-1- 
                                                                                   
                                                        
                                          BUPATI BANGKA BARAT 
                                PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
                           PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 
                                           NOMOR 2 TAHUN 2021 
                                                  TENTANG 
                                         PEMILIHAN KEPALA DESA 
                               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
                                          BUPATI BANGKA BARAT, 
             Menimbang     :  a.    bahwa  untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  pengaturan 
                                    desa  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang 
                                    Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan 
                                    pemilihan  kepala  desa  sebagai  sarana  perwujudan 
                                    kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan desa 
                                    yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
                                    Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
                               b.   bahwa  dalam  rangka  menjamin  pemilihan  kepala  desa 
                                    dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, 
                                    jujur,  dan  adil,  perlu  pengaturan pemilihan kepala desa 
                                    untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif dan 
                                    efisien; 
                               c.   bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 
                                    1  Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, 
                                    Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
                                    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
                                    Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 
                                    2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah 
                                    Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
                                    Pedoman      Pencalonan,      Pemilihan,     Pengangkatan, 
                                    Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa,  dipandang 
                                    sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 
                                    kebutuhan penyelenggaran pemilihan kepala desa sehingga 
                                    perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; 
                                                              -2- 
                                                                                                  
                                    d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
                                          dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
                                          Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; 
                                     
               Mengingat       :  1.      Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
                                          Indonesia Tahun 1945; 
                                    2.    Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang 
                                          Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung 
                                          (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
                                          217,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
                                          Nomor 4033);  
                                    3.    Undang-Undang           Nomor      5     Tahun       2003      tentang 
                                          Pembentukan  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten 
                                          Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
                                          Belitung  Timur  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung 
                                          (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
                                          25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
                                          5234); 
                                    4.    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 
                                          (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
                                          7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
                                          5495); 
                                    5.    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
                                          Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
                                          Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
                                          Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana 
                                          telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
                                          Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
                                          Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
                                          Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
                                          Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran 
                                          Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
                                    6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang 
                                          Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
                                          2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
                                          Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara 
                                          Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
                                                              -3- 
                                                                                                  
                                          beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah 
                                          Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas 
                                          Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang 
                                          Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
                                          2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
                                          Tahun  2019  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara 
                                          Republik Indonesia Nomor 6321); 
                                    7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
                                          tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  (Berita  Negara  Republik 
                                          Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2092)  sebagaimana  telah 
                                          diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
                                          Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
                                          Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
                                          Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
                                          Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);  
                                     
                                     
                                              Dengan Persetujuan Bersama 
                     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 
                                                              Dan 
                                                 BUPATI BANGKA BARAT 
                                                       MEMUTUSKAN: 
                Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 
                                     
                                                             BAB I 
                                                    KETENTUAN UMUM 
                                                            Pasal 1 
                                    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
                                    1.   Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat. 
                                    2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai 
                                         unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
                                         pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah 
                                         otonom.  
                                    3.   Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
                                                              -4- 
                                                                                                  
                                    4.   Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
                                         batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan 
                                         mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
                                         setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
                                         dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
                                         sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
                                    5.   Pemerintah  Desa  adalah  kepala  desa  dibantu  perangkat 
                                         desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
                                    6.   Kepala  Desa  adalah  pejabat  Pemerintah  Desa  yang 
                                         mempunyai  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  untuk 
                                         menyelenggarakan            rumah       tangga       Desanya        dan 
                                         melaksanakan  tugas  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah 
                                         Daerah. 
                                    7.   Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu 
                                         Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi 
                                         yang  diwadahi  dalam  sekretariat  Desa,  dan  unsur 
                                         pendukung  tugas  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan 
                                         kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis 
                                         dan unsur kewilayahan. 
                                    8.    Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
                                          BPD  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi 
                                          pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari 
                                          penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan 
                                          ditetapkan secara demokratis.   
                                    9.    Musyawarah  Desa  adalah  musyawarah  khusus  yang 
                                          diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa 
                                          antarwaktu. 
                                    10.  Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan 
                                          adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  Desa  dalam 
                                          rangka  memilih  Kepala  Desa  yang  bersifat  langsung, 
                                          umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
                                    11.  Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang 
                                         telah  ditetapkan  Panitia  Pemilihan  Tingkat  Desa  sebagai 
                                         calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 
                                    12.  Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang 
                                         memperoleh         suara      terbanyak       dalam      pelaksanaan 
                                         Pemilihan.