jagomart
digital resources
picture1_Presentasi Usaha Ppt 26377 | Sdkp Terintegrasi Dr Sunoto, 26 Jan 2021


 207x       Tipe PPT       Ukuran file 0.08 MB       Source: kkp.go.id


File: Presentasi Usaha Ppt 26377 | Sdkp Terintegrasi Dr Sunoto, 26 Jan 2021
dari  1  perumusan kebijakan nasional  undang undang kelautan  undang  ...

icon picture PPT Power Point PPT | Diposting 02 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
  PENDAHULUAN
  •Pengelolaan Sumberdaya KP terintegrasi adalah keniscayaan karena kegiatannya bersifat lintas batas: ekosistem, daerah dan 
   sektor.
  •Proses integrasi dimulai dari:
    1. Perumusan kebijakan nasional: Undang-undang Kelautan, Undang-undang Perikanan dan Undang-undang Pengelolaan 
     Wilayah Pesisir
    2. Perumusan Perencanaan Nasional di bidang kelautan dan perikanan (RPJP dan RPJM)
    3. Perumusan kebijakan nasional sebagai arah kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan secara umum sesuai dengan RPJP 
     dan RPJM
    4. Penyusunan RENSTRA sesuai dengan RPJP, RPJM, arah kebijakan operasional dan strategi implementasi berupa rumusan 
     kebijakan Menteri dengan skala prioritas. 
    5. Implentasi program dan kegitan di tingkat unit kerja (KKP) dan pelaksana (usaha perikanan dan kelautan)
    6. Implementasi program dan kegiatan di tingkat daerah (peran daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan)
    • Implementasi di tingkat sektor (berupa pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti infrastruktur dan peralatan dan teknologi
    • Sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi
  PENGELOLAAN SUMBERDAYA KP 
  TER INTEGRASI
  •MODERNISASI SISTEM PRODUKSI HULU-HILIR : Sistem produksi hulu, hilir, distribusi dan 
  pemasaran - sistem rantai nilai dan sentra-sentra produksi terpadu
  •PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KP UNGGULAN: Pengembangan sistem ekonomi 
  kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan kawasan unggulan sebagai sentra 
  produksi dan prime mover pembangunan daerah..
  •KORPORASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN: Kelembagaan usaha modern yang 
  berorientasi pada efisiensi, peningkatan produkstivitas, kualitas dan daya saing tinggi di 
  pasar domestik dan global
  •SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH: Program dan kegiataan yang 
  bersumber dari APBN dan APBD
  •SINERGI KEBIJAKAN DAN KEGIATAN ANTAR SEKTOR: INFRASTRUKTUR DAN SARANA 
  PRUDUKSI: JARINGAN JALAN, AIR, LISTRIK, TEKNOLOGI, DAN PERBANKAN
 MODERNISASI SISTEM 
 PRODUKSI HULU DAN HILIR
  KONSEP MODERNISASI
  •BERORIENTASI PADA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, KUALITAS, DAN DAYA SAING 
   PRODUK DENGAN INPUT TEKNOLOGI DAN SDM BERKUALITAS 
  •MODERNISASI SARANA DAN PRASARANAN PRODUKSI HULU DAN HILIR DENGAN 
   TEKNOLOGI MEMADAI 
  •SISTEM MANAJEMEN PRODUKSI EFISIEN DAN INOVATIF BERORIENTASI PASAR 
   (MARKET ORIENTED) 
  •KORPORASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN JANGKAUAN UNTUK 
   MENGUASAI PASAR DOMESTIK DAN GLOBAL
  KEGIATAN STRATEGIS 
  MODERNISASI
  •PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN KUALITAS PRODUK HULU
   •Modernisasi sistem produksi perikanan hulu di lahan2 budidaya per unit usaha dan prioritas 
    sentra-sentra produksi perikanan
   •Penyediaan benih unggul dan sarana produksi yang memadai dengan inovasi
   •Perbaikan sistem pengelolaan budidaya yang produktif dan efisien agar kompetitif
   •Modernisasi sistem produksi dan produktivitas penangkapan ikan dengan kapal dan alat 
    penangkapan ikan produktif
   •Perbaikan sistem alokasi wilayah penangkapan ikan di wilayah produktif
   •Peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang memberikan keamanan dan kenyamanan 
    kegiatan penangkapan ikan usaha penangkapan dalam negeri
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pendahuluan pengelolaan sumberdaya kp terintegrasi adalah keniscayaan karena kegiatannya bersifat lintas batas ekosistem daerah dan sektor proses integrasi dimulai dari perumusan kebijakan nasional undang kelautan perikanan wilayah pesisir perencanaan di bidang rpjp rpjm sebagai arah secara umum sesuai dengan penyusunan renstra operasional strategi implementasi berupa rumusan menteri skala prioritas implentasi program kegitan tingkat unit kerja kkp pelaksana usaha kegiatan peran dalam pelaksanaan pendukung seperti infrastruktur peralatan teknologi sistem pengawasan monitoring evaluasi ter modernisasi produksi hulu hilir distribusi pemasaran rantai nilai sentra terpadu pengembangan kawasan ekonomi unggulan berbasis prime mover pembangunan korporasi kelembagaan modern yang berorientasi pada efisiensi peningkatan produkstivitas kualitas daya saing tinggi pasar domestik global sinergi pusat antar kegiataan bersumber apbn apbd sarana pruduksi jaringan jalan air listrik perbankan konsep prod...

no reviews yet
Please Login to review.