Pengertian Pengelolaan 
     Barang  Milik 
     Negara/Daerah 
      Berdasarkan pengertian yang disebutkan 
      dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan 
      Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang 
      Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
      bahwa pengelola barang milik 
      negara/daerah adalah pejabat yang 
      berwenang dan bertanggungjawab 
      menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
      melakukan pengelolaan terhadap barang 
      milik negara/daerah.
     Pejabat Pengelola Barang 
     Milik Negara/Daerah
     Bahwa pengelola barang milik 
      negara/daerah adalah pejabat 
      yang berwenang dan 
      bertanggungjawab menetapkan 
      kebijakan dan pedoman serta 
      melakukan pengelolaan terhadap 
      barang milik negara/daerah.
      Perencanaan Kebutuhan 
      dan Anggaran Aset 
      Pemerintah
      1. Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik 
      Negara/Daerah
       Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dengan 
      memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
      pemerintah, serta ketersediaan barang milik negara/daerah yang telah 
      ada, dan juga mempertimbangkan pengadaan barang melalui 
      mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa-beli (leasing) atau 
      mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan 
      penyelenggaraan pemerintahan baik negara maupun daerah.
      Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada:
      1. Standar barang.
      2. Standar kebutuhan.
      3. Standar harga.
       
   2. Pengadaan Barang Milik 
   Negara/Daerah
   Pengadaan barang milik negara/daerah 
   dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
   sebagai berikut:
   1. Efisien;
   2. Efektif;
   3. Transparan;
   4. Terbuka;
   5. Bersaing;
   6. Adil;
   7. Akuntabel;
      Larangan Penyitaan Aset 
      Pemerintah
      Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah
      Menyorot pernyataan Anda, Pasal 50 UU 1/2004 berbunyi:
      Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
      a.   Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada 
      instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
      b.    Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
      c.   Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi 
      Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
      d.   Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
      e.   Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang 
      diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.