DOI: http://dx.doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2833
                        MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS
                  (STUDI KASUS TENTANG PERAN PUBLIC RELATIONS 
                BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) 
                   DALAM MENGHADAPI RESISTENSI MASYARAKAT 
                   MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP 
                              KEHADIRAN LEMBAGANYA)
            
                                       Roos Yuliastina
               Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas Wiraraja Sumenep
                                    Email: yuliastina07@gmail.com
                                          ABSTRAK
               Penelitian ini ingin mengetahui peran public relations dan metode pendekatan public relations BPWS 
               dalam menghadapi resistensi masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan terhadap kehadiran 
               lembaganya. Dengan mengkaji peran dan model pendekatannya, diharapkan dapat mengetahui juga 
               bagaimana public relations BPWS mengatasi manajemen krisis. Karena jika perbedaan kepentingan 
               antara BPWS dengan masyarakat Madura terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masalah ini akan 
               menjadi krisis berkepanjangan yang mengancam eksistensi BPWS.  
               Metode yang digunakan adalah metode kulitatif, metode ini lebih menekankan pada kedalaman 
               yang diteliti (kualitas) data yang telah di peroleh, bukan pada banyaknya (kuantitas) data. Teknik 
               pengumpulan data mencakup informan atau narasumber yang paham dan terlibat secara langsung 
               dalam kasus ini. Pengumpulan datanya menggunakan data primer dan skunder. Teknik analisis data 
               menggunakan teknik analisis data kualitatif, untuk validitas datanya menggunakan triangulasi data 
               dan triangulasi sumber. 
               Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran public relations dalam menghadapi resistensi masyarakat 
               Madura di Kabupaten Bangkalan terhadap BPWS lebih berperan sebagai fasilitator komunikasi. 
               Model pendekatan yang diterapkan adalah model public relations pengaruh personal (personal 
               influence model) yang di kategorikan kedalam model publik relations asimetris dua arah. Tahapan-
               tahapan manajemen krisis untuk mengatasi kasus ini, terdiri dari tiga tahapan. Yaitu tahapan pra-
               krisis, merespon krisis, dan pasca-krisis.
               Kata Kunci: Manajemen Krisis, Public relations BPWS, resistensi masyarakat Madura di Kabupaten 
               Bangkalan.
                                          ABSTRACT
               This study investigates the role of public relations and public relations BPWS approach in dealing 
               Madura society Kabupaten Bangkalan in resistance to the presence institution. By examining the 
               role and the model approach, also are expected to know how to overcome BPWS public relations 
               crisis management. Because if the difference between the interests of the society Madura BPWS left 
               unchecked, this problem is not likely to be a prolonged crisis that threatens the existence BPWS.
               Key words: Crisis Management, Public relations BPWS, Madura community resistance in Bangkalan.
                                             29
             30      Komunikasi, Vol. XI No. 01, Maret 2017: 29-38
              PENDAHULUAN                                               Namun kehadiran BPWS sebagai lem-
                   Public relations atau Hubungan masya-          baga pemerintah yang memiliki tugas untuk 
             rakat (Humas) saat ini telah menjadi bagian          memfasilitasi pembangunan dan pengem-
             penting dalam sebuah perusahaan atau orga-           bangan wilayah Suramadu, khususnya di pulau 
             nisasi. Idealnya fungsi public relations adalah      Madura, mengalami resistensi dari masyarakat 
             perpaduan dari fungsi manajemen dan fungsi           Madura di Kabupaten Bangkalan. Resistensi 
             komunikasi. Sebagai fungsi manajemen, pub-           yang dihadapi oleh BPWS tidak hanya timbul 
             lic relations bertanggung jawab mengelola            dari masyarakat kalangan me-nengah kebawah 
             dan mengembangkan reputasi perusahaan.               saja, tetapi penentangan terhadap lembaga milik 
             Sebagai fungsi komunikasi, public relations          pemerintah ini juga timbul dari masyarakat 
             mengembangkan komunikasi antara perusa-              menengah ke atas yang melibatkan pemimpin 
             haan dan publik untuk menciptakan dan                formal seperti Kepala Daerah atau Dewan 
             mempertahankan goodwill dan mutual under-            Perwakilan Rakyat, dan pemimpin informal 
             standing publik terhadap tujuan, kebijakan,          seperti Kyai atau Ulama di Madura. 
             dan kegiatan perusahaan (Nova, 2011: 47).                  Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
                   Namun tidak selalu kegiatan public             Rakyat Daerah memiliki otoritas tertinggi 
             relations dapat berjalan dengan baik. Terkadang      sebagai pemimpin formal, sehingga sikap 
             hambatan dan masalah dapat muncul secara             resistensi pemimpin daerah terhadap BPWS 
             tiba-tiba. Seperti kasus yang menimpa                memiliki dampak besar bagi keberlangsungan 
             Badan Pengembangan Wilayah Suramadu                  lembaga ini. Begitu juga dengan Kyai atau 
             (BPWS). Kehadiran Badan Pengembangan                 Ulama, secara hukum negara Ulama bukan-
             Wilayah Suramadu (BPWS) tidak lepas dari             lah seorang pemimpin, tetapi sebagai pihak 
             terealisasinya jembatan Suramadu. Keber-             pemegang otoritas keagamaan Ulama memiliki 
             adaan jembatan Suramadu bukan hanya                  pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat 
             dibangun untuk memperlancar arus trans-              Madura, sehingga keputusan para Ulama di 
             portasi, lebih dari itu juga sebagai upaya           Madura bersikap resistensi terhadap kehadiran 
             percepatan pembangunan di kawasan Surabaya           BPWS ikut diperhitungkan oleh pejabat 
             dan Madura, khususnya untuk mendorong                pemerintah maupun masyarakat umum. 
             perkembangan ekonomi dan merealisasikan                    Sebagai bentuk resistensi terhadap 
             pulau Madura menjadi kota industri di Jawa           Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, 
             Timur. Oleh karenanya, pemerintah pusat              pada tahun 2012 lalu anggota DPRD se-
             membentuk Badan Pengembangan Wilayah                 Madura sebagai perwakilan pemimpin formal, 
             Suramadu (BPWS) berdasarkan Perpres nomor            membentuk Kaukus Parlemen se-Madura. 
             27 tahun 2008, kemudian disempurnakan                Kakukus Parlemen se-Madura ini melakukan 
             dengan peraturan presiden nomor 23 tahun             judisial review (hak uji materil) tentang 
             2009. Dalam Perpres ini, digariskan bahwa            Rencana Induk Percepatan Pengembangan 
             tugas pengembangan wilayah Suramadu ada-             Wilayah (RIPPW) Suramadu dan keberadaan 
             lah mempercepat pengembangan wilayah                 BPWS kepada Mahkamah Agung RI, dengan 
             Suramadu (Germakertasusila) menjadi pusat            tanggal pendaftaran perkara 9 Februari 2012. 
             pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur               Bersamaan dengan itu, Kaukus Parlemen 
             (Sumber: Kasubdiv Humas BPWS, tgl:                   se-Madura mendeklarasikan penolakan ter-
             26/12/12).                                           hadap BPWS. Sedangkan pihak kyai dan 
                                         Pelaksanaan Manajemen Krisis Public Relations...(Roos Yuliastina)      31  
                ulama di Bangkalan yang tergabung dalam             orang, berapa lama kemungkinan rumor 
                Badan Sillaturahmi Ulama Pesantren Madura           ini berlangsung, dan akhirnya, apakah ada 
                (BASSRA), menyatakan resistensinya dengan           tindakan yang perlu dilakukan untuk menang-
                mengeluarkan enam butir rumusan dari hasil          gapi rumor yang telah terlanjur tersebar.
                musyawarah yang diikuti 33 Ulama Bangkalan                Karena jika BPWS terus mengalami 
                pada tanggal 28 Februari 2012. Inti dari            resistensi dari masyarakat Madura di Kabu-
                keenam butir rumusan tersebut adalah alasan-        paten Bangkalan dapat menyebabkan krisis 
                alasan Ulama Bangkalan menolak keberadaan           berkepanjangan yang mengancam eksistensi 
                BPWS (sumber: Anggota Komisi C DPRD                 lembaga ini.
                dan Kaukus Parlemen se-Madura & Koord. 
                Bassra, tgl: 27/02/2013 & 07/03/2013).              RUMUSAN MASALAH
                      Sedangkan bentuk resistensi dari mas-
                yarakat umum di Bangkalan yang terga-                     Manajemen krisis merupakan aktivitas 
                bung dalam LSM, aktivis mahasiswa, dan              public relations untuk mengatasi krisis, respon 
                kelompok santri menunjukkan resistensi-             perusahaan dalam menghadapi krisis akan 
                nya kepada BPWS melalui tindakan. Hal ini           berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini 
                ditandai dengan banyaknya aksi demo yang            bergantung pada jenis dan durasi krisis yang 
                berlangsung dari tahun 2011 sampai awal             tengah mereka hadapi. Begitu pula dengan 
                tahun 2012. Pihak ini kerap kali melakukan          krisis yang menimpa Badan Pengembangan 
                unjuk rasa yang menuntut penolakan dan              Wilayah Suramadu (BPWS), melalui kegiatan 
                pembubaran BPWS. Karena selama tiga tahun           public relations tentunya lembaga ini memiliki 
                hadirnya lembaga ini, masyarakat belum              cara dan strategi tersendiri dalam merespon 
                melihat adanya perubahan di pulau Madura            krisis. Berangkat dari alasan tersebut, rumusan 
                khususnya di Bangkalan, dan mengusulkan             masalahnya sebagai berikut: 
                agar kewenangan untuk membangun dan                 1.  Bagaimana peran public relations BPWS 
                mengembangkan wilayah Madura sepenuhnya                 dalam menghadapi resistensi masyarakat 
                di kembalikan kepada pemerintah daerah.                 Madura di Kabupaten Bangkalan terhadap 
                      Kasus-kasus tersebut yang akhirnya,               kehadiran lembaganya?
                membawa situsi buruk bagi BPWS. Sedang-             2.  Model pendekatan public relations seperti 
                kan program dan tugas BPWS dalam mengem-                apakah yang digunakan BPWS dalam 
                bangkan pembangunan di Suramadu masih                   menyelesaikan kasus ini?
                panjang. Kredibilitas dan eksistensi lembaga 
                ini menjadi taruhannya. Disinilah peran             TUJUAN PENELITIAN
                public relations menjadi kunci utama dalam                 Adapun tujuan penelitian ini ingin 
                melakukan kegiatan proaktif.                        mengetahui peran public relations dan metode 
                      Sebagaimana yang diungkapkan  pendekatan  public relations BPWS dalam 
                Lattimore et al (2010: 437) bahwa Public rela-      menghadapi resistensi masyarakat Madura 
                tions menjadi ujung tombak bagi lembaga             di Kabupaten Bangkalan terhadap kehadiran 
                yang diwakilinya ketika menghadapi krisis.          lembaganya. 
                Public relations harus bekerja keras untuk 
                menemukan siapa berbicara apa, siapa yang 
                mendengarkan, seberapa keras komentar 
             32      Komunikasi, Vol. XI No. 01, Maret 2017: 29-38
             TINJAUAN PUSTAKA DAN                                  telah di peroleh, bukan pada banyaknya 
             KERANGKA TEORI                                        (kuantitas) data. Teknik pengumpulan data 
                   Public relations adalah fungsi mana-            mencakup informan atau narasumber yang 
             jemen yang khas dan mendukung pembinaan,              paham dan terlibat secara langsung dalam 
             pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan      kasus ini. Pengumpulan datanya menggunakan 
             pembelinya; menyangkut aktivitas ko-munikasi,         data primer dan skunder. Teknik analisis data 
             pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang            menggunakan teknik analisis data kualitatif, 
             melibatkan manajemen mampu menanggapi                 untuk validitas datanya menggunakan triangu-
             opini publik; mendu-kung manajemen dalam              lasi data dan triangulasi sumber. 
             mengukuti dan memanfaatkan perubahan secara           Hasil dan Analisis Penelitian 
             efektif; bertindak sebagai sistem pernyataan                 Resistensi masyarakat Madura di Kabu-
             dini dalam mengantisipasi kecenderungan               paten Bangkalan terhadap BPWS tidak hanya 
             menggunakan penelitian secara teknik komu-            timbul dari masyarakat kalangan menengah 
             nikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama       kebawah saja, tetapi penentangan terhadap 
             (Cutlip et al, 2005: 4).                              lembaga milik pemerintah ini juga timbul dari 
                   Menurut Cutlip et al (2006: 45-47)              masyarakat menengah ke atas yang melibatkan 
             terdapat empat peran utama public relations           pemimpin formal seperti Kepala Daerah atau 
             yang mendeskripsikan sebagian besar praktik           Dewan Perwakilan rakyat, dan pemimpin 
             public relations. Akan tetapi, terkadang praktisi     informal seperti Kyai atau Ulama di Madura. 
             public relations melakukan semua peran ini            Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
             dan peran lainnya dalam tingkat yang berbeda-         menunjukkan:
             beda. Empat peran tersebut adalah: (a) Teknisi 
             Komunikasi, (b) Expert Presciber, (c) Fasilitator     Resistensi Pemerintah daerah Kabupaten 
             Komunikasi, (d) Fasilitator Pemecah Masalah.          Bangkalan terhadap BPWS
                   Menurut Dan Lattimore et al (2010:              -    Perpers BPWS dianggap tidak sesuai 
             63) mengatakan melalui empat model public                  dengan Undang-Undang Otonomi daerah 
             relations, dapat di gunakan sebagai cara untuk        -    Peninjauan ulang pembebasan lahan 
             mengidentifikasi ide sentral dari kegiatan public          seluas 600 Ha di Kabupaten Bangkalan
             relations dan bagaimana mereka saling terkait         -    Menuntut pembagian hasil pengelolaan 
             satu sama lain. Mengutip hasil penelitian James            jembatan tol Suramadu
             E. Grunig dan Todd Hunt, yang mengajukan              -    Menuntut agar pihak pemimpin formal 
             empat model public relations berdasarkan                   dan pemimpin informal daerah dilibatkan 
             pada komunikasi, riset dan etika. Empat model              dalam struktur kepemimpinan BPWS
             tersebut adalah: (1) Agen pemberitaan (press 
             agentry), (2) Informasi publik, (3) Model Asi-        Resistensi Ulama Bangkalan (BASSRA) 
             metris dua arah, (4) Model simetris dua arah.         terhadap BPWS
                                                                   -    Perpers BPWS dianggap tidak sejalan 
             METODE PENELITIAN                                          dengan Undang-Undang Otonomi daerah
                                                                   -    Menolak pembangunan secara massif 
                   Metode yang digunakan adalah metode                  yang dilakukan BPWS
             kulitatif, metode ini lebih menekankan pada           -    Menuntut agar dibentuknya wadah baru 
             kedalaman yang diteliti (kualitas) data yang               yang melibatkan langsung pimpinan