Filetype PDF | Diposting 01 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
287x Tipe PDF Ukuran file 0.16 MB Source: media.neliti.com
o[oUs}oµu s//E}u}íïU:vµ]-Juni 2015 ISSN 1979-4940
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI
INDONESIA
Oleh : Akhmad Munawar
ABSTRAK
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian
perkawinan ialahikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa
perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan
menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui
prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan
dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan
kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan
terlindungi.
Kata Kunci : Sahnya Perkawinan di Indonesia.
PENDAHULUAN tercipta keteraturan dan ketertiban dalam
Manusia sebagai mahluk sosial masyarakat.
(homo socius) tidak dapat hidup dan Allah SWT berfirman dalam Al
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 4XU¶DQ6XUDW$U-Ruum ayat 21 yang artinya
bantuan dan peran orang lain, baik untuk :
memenuhi kebutuhan materi maupun non ³'DQ GLDQWDUD WDQGD-tanda
materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kekuasaanNya diciptakanNya untukmu
kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya
berupa akal dan hawa nafsu yang tidak kamu mendapat ketenangan hati dan
dimiliki oleh mahluk lain, hewan tidak dijadikannya kasih sayang diantara kamu.
diberikan akal dan malaikat tidak diberikan Sesungguhnya yang demikian menjadi
hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya RUDQJ \DQJ EHUILNLU´ Dari ayat tersebut
tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga Allah menunjukan salah satu tanda
tidak terjadi benturan kepentingan dan kesbesanNya yaitu dengan menciptakan
21
o[oUs}oµu s//E}u}íïU:vµ]-Juni 2015 ISSN 1979-4940
pasangan hidup untuk manusia dari manusia - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
juga dengan tujuan supaya manusia 1975tentang Pelaksanaan Undang-
mendapatkan ketenangan hati dan saling Undang Nomor 1 Tahun 1974.
mengasihi dan menyayangi.Secara biologis - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk 1983 tentang Izin Perkawinan dan
melanjutkan kelangsungan hidup manusia Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
dengan ketrunannya. Apabila manusia tidak - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
melaksanakan perkawinan dapat dipastikan 1990 tentang Izin Perkawinan dan
kelanjutan keturunan tersebut akan terputus. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Bagaimana dan syarat-syarat apa saja Dalam peraturan perundang-
yang harus dipenuhi sehingga perkawinan undangan tersebut mengatur secara rinci
itu sah menurut hukum positif yang berlaku mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan,
di Indonesia. Perkawinan sah menurut pencatatan perkawinan, keabsahan
hukum apbila perkawinan tersebut perkawinan, pencegahan perkawinan,
dilaksanakan menurut hukum perkawinan pembatalan perkawinan, akibat hukum
yang berlaku di Indonesia. Peraturan perkawinan, putusnya perkawinan dan
Perundang-undangan yang mengatur akibat putusnya perkawinan.Namun dalam
masalah perkawinan yang berlaku di tulisan ini penulis membatasi pada masalah
Indonesia yaitu : syarat-syarat sahnya perkawinan menurut
hukum positif.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang penetapan berlakunya Undang-
Undang Republik Indonesia Tanggal 21
November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 PEMBAHASAN
tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
A. Pengertian Perkawinan.
Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan
Sebelum membahas masalah syarat-
Madura.
syarat perkawinan, terlebih dahulu penulis
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
akan mengemukakan mengenai pengertian
tentang Perkawinan,
perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
22
o[oUs}oµu s//E}u}íïU:vµ]-Juni 2015 ISSN 1979-4940
Perkawinan, pengertian perkawinan adalah bersama sebagai suami isteri.. Ikatan ini
ikatan lahir bathin antara seorang pria merupakan hubungan formal yang sifatnya
dengan seorang wanita sebagai suami isteri nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah maupun bagi orang lain maupun
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan masyarakat.1Apabila perkawinan tersebut
Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari uraian telah dilaksanakan secara formal yaitu
pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam dengan dilaksanakannya akad nikah menurut
penjelasannya disebutkan : agama Isalam dan tata cara yang lain
³6HEDJDL1HJDUD\DQJ berdasarkan menurut agama selain Islam, hal ini
Pancasila dimana sila yang membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari
pertamanya ialah Ketuhanan Yang
maha Esa, maka perkawinan pasangan suami isteri tersebut.
mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama/kerohanian Sebagai ikatan bathin, perkawinan
sehingga perkawinan bukan bukan
saja mempunyai unsur lahir/jasmani, merupakan pertalian jiwa yang terjalin
tetapi unsur bathin/rohani juga karena adanya kemauan yang sama dan
mempunyai peranan yang
penting.Membentuk keluarga yang ikhlas antara seorang pri dan seorang wanita
bahagia rapat hubungannya dengan untuk hidup bersama sebagai suami
keturunan, yang pula merupakan
tujuan perkawinan, pemeliharaan isteri.dalam tahap permulaan ikatan bathin
dan pendidikan menjadi hak dan ini ditandai dengan adanya persetujuan dari
NHZDMLEDQRUDQJWXD´
calon mempelai untuk melangsungkan
Dari uraian pengertian perkawinan perkawinan.2
pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan penjelasannya, Pada dasarnya perkawinan itu
sesungguhnya perkawinan bukan hanya dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua
kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga calon mempelai, dan perkawinan tidak sah
merupakan kebutuhan rohani (bathin). apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada
Pengertian tersebut juga relefan dengan Al ± tekanan dari salah satu calon mempelai atau
4XU¶DQ6XUDW$U± Ruum ayat 21 yang telah dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila
penulis uraikan sebelumnya.. perkawinan yang demikian dilaksanakan
Sebagai ikatan lahir, perkawinan
1
K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan
merupakan hubungan hukum antara seorang Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976,
hlm. 14, 15
pria dengan seorang wanita untuk hidup 2
Ibid, hlm. 15
23
o[oUs}oµu s//E}u}íïU:vµ]-Juni 2015 ISSN 1979-4940
maka tujuan perkawinan sebagaimana dan ayat (2) juga mempertegas mengenai
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang sahnya perkawinan.yaitu :
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1) Perkawinan adalah sah, apabila
yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)
dilakukan menurut hukum masing-
yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat
masing agamanya dan
diwujudka. Sebelum akad nikah (bagi yang
kepercayaannya itu.
beragama Islam) petugas pencatat nikah
(naib/penghulu) selalu menanyakan kepada (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
kedua calon mempelai, apakah dalam peraturan perundang-undangan yang
perkawinan yang akan dilaksanakan ada berlaku.
paksaan dari pihak lain atau tidak.Hal
Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut
tersebut untuk memastikan bahwa
secara tegas dinyatakan :
perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar
keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat
(1) ini , tidak ada perkawinan diluar
mempelai. hukum masing-masing hukum agamanya
dan kepercayaannya itu sesuai dengan
Selanjutnya, dalam rumusan Undang-undang Dasar 1945.
perkawinan itu dinyatakan dengan tegas Yang dimaksud dengan hukum masing-
bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga masing agamanya dan kepercayaannya
itu termasuk ketentuan perundang-
yang bahagia dan kekal itu berdasarkan undangan yang berlaku bagi golongan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agamanya dan kepercayaannya itu
sepanjang tidak bertentangan atau tidak
bahwa perkawinan harus berdasarkan agama ditentukan lain dalam undang-undang
dan kepercayaan masing-masing.3 Oleh ini.
karena perkawinan tersebut harus didasarkan Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1
pada Ketuhanan Yang Maha Esa Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dilaksanakan perkawinan berbeda agama
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah antara kedua calon mempelai.Karena bagi
penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) orang yang beragama Islam tidak sah
melaksanakan perkawinan diluar syariat
agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi
3 H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan Asas- agama Kristen juga tidak sah apabila
Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, Edisi
Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63 dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama
24
no reviews yet
Please Login to review.
