Word DOCX | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
249x Tipe DOCX Ukuran file 0.02 MB Source: silabus.upi.edu
SILABUS
1. Identitas mata kuliah
Nama Mata kuliha : Hukum Perdata
Kode mata kuliah : KN 310
Jumlah SKS : 2
Semester : 3 (Ganjil)
Kelompok mata kuliah : MKK Program Studi
Program Studi : PPKN / S-1
Status mata kuliah : Mata Kuliah Wajib
Prasyarat : Lulus mata kuliah PIH dan PHI
Dosen : Drs. Dadang Sundawa, M.Pd.
Susan Fitriasari, S.Pd.,M.Pd.
Prof. Dr. Hj. Ranidar Darwis, M.Pd.
2. Tujuan ( Kemampuan yang diharapkan )
Mahasiswa calon guru PKN melalui keterlibatan belajar dalam mata kuliah Hukum Perdata
memiliki kemampuan :
1. Memahami, mengevaluasi dan menganalisis Sejarah Perkembangan dan Sistematika
Hukum Perdata
2. Memahami, dan menganailisis subyek hukum dan kecakapan dalam hukum
3. Memahami dan mengkaji masalah-masalah hubungan hukum yang terjadi akibat
perkawinan, perwalian dan pengampuan” .
4. Memahami seluk beluk hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata
5. Memahami dan mengkaji perihal benda dan hak-hak kebendaan.
6. Memahami dan mengkaji force-majeur (overmacht)
7. Memahami, menganalisis prosedur dan menghitung pembagian waris, baik menurut
ketentuan undang-undang maupun menurut wasiat”.
3. Deskripsi Isi
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang Sejarah Perkembangan dan Sistematika Hukum
Perdata; subyek hukum dan kecakapan dalam hukum; masalah-masalah hubungan hukum
yang terjadi akibat perkawinan, perwalian dan pengampuan”; seluk beluk hukum perikatan
yang diatur dalam KUH Perdata; perihal benda dan hak-hak kebendaan; force-majeur
(overmacht); prosedur dan menghitung pembagian waris, baik menurut ketentuan undang-
undang maupun menurut wasiat”.
4. Pendekatan Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata digunakan pendekatan Contekstual
Teaching and Learning (CTL), hal ini dikarenakan materi perkuliahan bukan hanya bersifat
teoritis, tetapi justru sebagian besar bersifat kontekstual, karena menyangkut berbagai
peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antar individu yang ada
di masyarakat, seperti masalah sewa menyewa, perjanjian, jual beli, warisan, perkawinan,
hibah dsb.
Konsekwensi logis dari penerapan pendekatan CTL, mahasiswa dibebani tugas lapangan,
baik ke Departemen Agama/KUA, tokoh masyarakat, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,
Instansi Pemerintah terkait, masyarakat.
5. Cara Penilaian (Evaluasi)
Mengacu kepada pendekatan pembelajaran di atas (CTL), sistem penilaian yang digunakan
adalah Authentic Assessment (Penilaian Otentik), yaitu adalah proses pengumpulan
informasi oleh dosen tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan
oleh mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau
menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.
Tujuan Penilaian otentik itu sendiri adalah untuk: (1) Menilai Kemampuan Individual
melalui tugas tertentu; (2) Menentukan kebutuhan pembelajaran; (3) Membantu dan
mendorong mahasiswa; (4) Membantu dan mendorong dosen untuk mengajar yang lebih
baik; (5) Menentukan strategi pembelajaran; (6) Akuntabilitas lembaga; dan (7)
Meningkatkan kualitas pendidikan.
Pada pelaksanaannya penilaian otentik ini digunakan berbagai jenis penilaian di antaranya
adalah: (1) Tes Buatan Dosen; (2) Catatan Kegiatan; (3) Koleksi Pekerjaan; (4) Tugas
individu; (5) Tugas kelompok atau kelas; (6) Diskusi;
6. Rincian Materi Perkuliahan tiap Pertemuan
Pertemuan 1 : Sejarah Perkembangan dan Sistematika Hukum Perdata
Pertemuan 2 : Sejarah Perkembangan dan Sistematika Hukum Perdata (lanjutan)
Pertemuan 3 : Sejarah Perkembangan dan Sistematika Hukum Perdata (lanjutan)
Pertemuan 4 : Subjek Hukum dan Kecakapan dalam Hukum
Pertemuan 5 : Subjek Hukum dan Kecakapan dalam Hukum (lanjutan)
Pertemuan 6 : Perkawinan; Pewarisan dan Pengampuan
Pertemuan 7 : Perkawinan; Pewarisan dan Pengampuan (lanjutan)
Pertemuan 8 : UTS
Pertemuan 9 : Perkawinan; Pewarisan dan Pengampuan (lanjutan)
Pertemuan 10 : Seluk beluk hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata
Pertemuan 11 :Seluk beluk hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata (lanjutan)
Pertemuan 12 : Perihal benda dan hak-hak kebendaan
Pertemuan 13 : force-majeur (overmacht)
Pertemuan 14 :prosedur dan menghitung pembagian waris, baik menurut ketentuan undang-
undang maupun menurut wasiat
Pertemuan 15 :prosedur dan menghitung pembagian waris, baik menurut ketentuan undang-
undang maupun menurut wasiat (lanjutan) ”.
Pertemuan 16 : UAS
7. Buku Sumber / Rujukan
1. Agus Somawinata ( 1996 ), Kapita Selekta Hukum Perdata I dan II, Bandung,Jurusan
PMPKN-FPIPS IKIP Bandung.
2. Agus Somawinata ( 1986 ), Beberapa Catatan Mengenai Perjanjian Khusus, Bandung,
Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
3. Satrio ( 1994 ), “ Hukum Waris” Perikatan pada Umumnya, Bandung, Alumni.
4. Subekti, ( 1994 ), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa.
5. Subekti ( 1986 ), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT.Pradnya Paramita.
6. Subekti ( 1990 ), Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta,Pradnya Paramita.
7. Tamakiran ( 1987 ), Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung, Pionir.
8. Volmar ( 1993 ), Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta, Radjawali Press.
9. Wirjono Prodjodikoro ( 1983), Azas-azas Hukum Perdata, Bandung, Sumur Bandung.
no reviews yet
Please Login to review.
