PENGERTIAN
  • PAUL SCHOLTEN
   HUKUM PERDATA IALAH HUKUM ANTARA 
   PERORANGAN, HUKUM YANG MENGATUR 
   HAK DAN KEWAJIBAN DARI PERSEORANGAN 
   YANG SATU TERHADAP YANG LAINNYA DI 
   DALAM PERGAULAN MASYARAKAT DAN DI 
   DALAM HUBUNGAN KELUARGA.
  HUKUM PERDATA DI INDONESIA TERDIRI DARI:
    HUKUM PERDATA ADAT:
   KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG 
   MENGATUR HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU 
   DALAM MASYARAKAT ADAT YANG BERKAITAN 
   DENGAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN 
   PERSEORANGAN.
   MASYARAKAT ADAT YANG DIMAKSUD IALAH 
   KELOMPOK SOSIAL BANGSA INDONESIA. 
   KETENTUAH HUKUM PERDATA ADAT PADA 
   UMUMNYA TIDAK TERTULIS DAN 
   BERLAKU/DIAKUI DALAM KEHIDUPAN 
   MASYARAKAT ADAT SECARA TURUN-TEMURUN. 
   HUKUM PERDATA EROPA:
   KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG 
   MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG 
   MENYANGKUT MENGENAI KEPENTINGAN 
   ORANG-ORANG EROPA DAN ORANG-ORANG 
   YANG DIBERLAKUKAN KETENTUAN ITU. 
   TERMASUK BAGI SETIAP ORANG YANG PADA 
   DIRINYA SECARA SUKARELA BERLAKU 
   KETENTUAN TERSEBUT.
   BAGIAN HUKUM PERDATA YANG BERSIFAT 
   NASIONAL:
   BIDANG/KETENTUAN HUKUM PERDATA 
   SEBAGAI HASIL PRODUK HUKUM NASIONAL. 
   ARTINYA SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG 
   MENGATUR TENTANG KEPENTINGAN 
   PERORANGAN YANG DIBENTUK DAN BERLAKU 
   BAGI SELURUH PENDUDUK INDONESIA.
   HUKUM PERDATA MATERIL MENGATUR 
   TENTANG KEPENTINGAN PERSEORANGAN 
   TERDIRI DARI:
  1.HUKUM PRIBADI (PERSONENRECHT)
  2.HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)
  3. HUKUM KEKAYAAN (VERMOGENSRECHT)
  4.HUKUM WARIS (ERFRECHT)