Hukum Kebendaan Perdata Barat (HPE 20103)
    I.  Posisi Hukum Kebendaan dlm KUHPerdata
    Pembidangan hukum perdata:
    1. KUHPerdata
        Buku I : Tentang Orang
        Buku II : Tentang Benda
        Buku III: Tentang Perikatan
        Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
    2. Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata
        - hukum perorangan
        - hukum kekeluargaan
        - hukum kekayaan
                  - absolut → hak kebendaan
                  - relatif → hak perseorangan
        - hukum waris
                                                     2
                  Perbandingan ke dua sistematika 
                                 Hukum Perdata
    •  Ilmu Pengetahuan Hukum                      •  KUHPerdata
    Hukum Perorangan                               Buku I Tentang Orang
    Hukum Kekeluargaan                             Absolut → Buku II Tentang 
                                                      Benda
    Hukum Kekayaan
                                                   Relatif → Buku III Tentang 
    Hukum Waris                                       Perikatan
                                                   Buku IV Tentang Pembuktian 
                                                      dan Daluwarsa
                                                                                      3
   II. Materi yg diatur dlm Buku II Tentang Benda Hukum Benda dan Hukum Waris
      Pasal 528 KUHPerdata → hak waris identik dgn hak kebendaan
      Pasal 584 KUHPerdata → “waris” → salah satu cara memperoleh hak 
      kebendaan
   III. Berlakunya UUPA serta akibatnya thd Hukum            
        Pertahanan Nasional dan Buku II KUHPerdata
      Menurut UUPA → Hukum Agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan 
            hukum yg mengatur hubungan hukum dgn bumi, air,      dan 
      kekayaan alam yg terkandung didlmnya.
      dlm Dictum UUPA → mencabut Buku II KUHPerdata Tentang Benda 
      sepanjang yg mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yg 
      terkandung didlmnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik. 
                                                                   4
   IV. Akibat thd Buku II KUHPerdata Tentang 
       Benda Menurut Prof. Sri Soedewi
   1. Ada pasal-pasal yg masih berlaku penuh 
       → Hukum Waris
   2. Ada pasal-pasal yg tdk berlaku 
       → yg mengatur mengenai bumi, air serta 
       kekayaan yg terkandung didlmnya
   3. Ada pasal-pasal yg masih berlaku 
       → hipotik → tetapi tdk penuh
                                                     5
     V. Berlakunya UUHT atas Hukum Pertahanan Nasional dan akibat-akibatnya 
           thd Buku II KUHPerdata
           UUHT No.4 Tahun 1996 → merupakan realisasi pasal 51 UUPA;
           Hak Tanggungan dpt dibebankan pada:
               - Hak Milik → pasal 25 UUPA
               - Hak Guna Usaha → pasal 36 UUPA
               - Hak Guna Bangunan → pasal 39 UUPA
     Pasal 57 UUPA sebelum berlaku UUHT → tetap berlaku ketentuan Hipotik dan 
           Creditverband
     Staablad 1908 – 542 diubah Staablad 1937 – 190.
     dgn berlakunya UUHT → tercipta unifikasi penentuan tentang jaminan:
     Di bidang perundang-undangan:
           a. berlakunya UUHT → seperti yg diatur dlm pasal 51 UUPA
           b. tdk berlakunya ketentuan CV :    S. 1908 – 542
                               S. 1937 – 190
           c. pasal 25 UUHT  
                                                                                 6