jagomart
digital resources
picture1_Bank Presentation Ppt 4774 | Arah Kebijakan Perbankan Indonesia


 296x       Tipe PPTX       Ukuran file 0.15 MB    


File: Bank Presentation Ppt 4774 | Arah Kebijakan Perbankan Indonesia
...

icon picture PPTX Power Point PPTX | Diposting 03 Feb 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
      PENGALIHAN FUNGSI PERBANKAN DARI 
        BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA 
                    KEUANGAN
        Guna mendukung sistem keuangan yang makin stabil dan 
    kokoh  secara  terpadu,  independen  dan  akuntabel.  Maka 
    diciptakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
     31  Desember  2012,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan 
      Lembaga  Keuangan  –  Kementrian  Keuangan,  mengalihkan 
      fungsi,  tugas,  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan 
      kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal, asuransi, 
      dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa 
      keuangan lainnya ke OJK. 
     31  Desember  2013,  Bank  Indonesia  telah  mengalihkan 
      fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK. 
      Sesuai  dengan  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2011, 
      tentang OJK. 
      Keputusan Bersama Bank Indonesia dan OJK
      18  Oktober  2013,  berdasarkan  prinsip  kolaboratif, 
        efesiensi,  efektifitas,  bebas  duplikasi,  kelengkapan 
        pengaturan    sektor  keuangan    BI   dan    OJK 
        mengadakan kerjasama dan koordinasi yang sejalan 
        dengan UU, seperti :
       Dalam  pelaksanaan  tugas  sesuai  kewenangan 
        masing-masing;
       Bertukar   informasi  mengenai    Lembaga    Jasa 
        Keuangan dan pengelolaan sistem pelaporan bank 
        dan perusahaan pembiayaan.
       Penggunaan  kekayaan  dan  dokumen  yang  dimiliki 
        dan/atau digunakan BI oleh OJK;
       Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan 
        atau dipekerjakan pada OJK.
       Dewan  Komisioner  OJK  juga  membentuk  Tim 
          Transisi   yang  berkoordinasi  dengan  Menteri 
          Keuangan  dan  Gubernur  BI,  untuk  membantu 
          kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner.
       Meskipun fungsi, tugas, dan wewenang pada bank 
          telah beralih ke OJK. Namun proses bisnis di bank 
          tetap berjalan seperti biasa. 
            ARAH KEBIJAKAN 
           PERBANKAN 2014
       OJK meningkatkan komunikasi kepada para pelaku 
       industri keuangan untuk mendapat masukan yang 
       lebih  baik,  demi  kemajuan  industri  di  masa 
       mendatang.
        4  faktor  utama  dalam  perkembangan  dan 
       pertumbuhan industri perbankan :
     1. Kemungkinan  adanya  pengintegrasian  produk 
       perbankan dengan produk pasar uang dan pasar 
       modal.
     2. Peningkatkan penyaluran kredit investasi terutama 
       di sektor manufaktur, energi dan infrastruktur. 
      3. Peningkatan  permodalan  bank  dengan  keseimbangan 
         dari pemilik dan pengurus bank. 
      4. Kejelasan  arah  kegiatan  usaha  perbankan  serta 
         peningkatan  daya  saing,  agar  dapat  memanfaatkan 
         pasar ASEAN. 
       Arah 3 cakupan kebijakan BI:menjaga stabilitas sistem 
         keuangan, mengelola inflasi ke arah yang lebih baik, 
         dan mempersempit defisit neraca pembayaran. 
       Kebijakan BI di 2014 tetap mengutamakan penguatan 
         bauran kebijakan di bidang : 
       Moneter
       Makroprudensial
       Sistem pembayaran
      Seluruh  kebijakan  tersebut  akan  diperkuat  dengan  berbagai 
      langkah koordinasi kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas 
      sektor keuangan terkait.
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pengalihan fungsi perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan guna mendukung sistem yang makin stabil dan kokoh secara terpadu independen akuntabel maka diciptakan ojk desember badan pengawas pasar modal lembaga kementrian mengalihkan tugas wewenang pengaturan pengawasan kegiatan pada sektor asuransi dana pensiun pembiayaan lainnya telah kepada sesuai dengan undang nomor tahun tentang keputusan bersama oktober berdasarkan prinsip kolaboratif efesiensi efektifitas bebas duplikasi kelengkapan bi mengadakan kerjasama koordinasi sejalan uu seperti dalam pelaksanaan kewenangan masing bertukar informasi mengenai pengelolaan pelaporan perusahaan penggunaan kekayaan dokumen dimiliki atau digunakan oleh pejabat pegawai dialihkan dipekerjakan dewan komisioner juga membentuk tim transisi berkoordinasi menteri gubernur untuk membantu kelancaran meskipun beralih namun proses bisnis di tetap berjalan biasa arah kebijakan meningkatkan komunikasi para pelaku industri mendapat masukan lebih...

no reviews yet
Please Login to review.