Filetype PDF | Diposting 12 Aug 2022 | 4 thn lalu
Authentication
digital resources
440x Tipe PDF Ukuran file 1.39 MB Source: www.bphn.go.id
LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM KATA PENGANTAR
TENTANG
Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai
Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas atas Rahmat-Nya kami Tim Kompendium telah dapat
menyusun Kompendium Bidang Hukum Ketenagakerjaan. Namun
mengingat sangat luasnya bidang ketenagakerjaan maka Tim
bersepakat bahwa untuk Anggaran Tahun 2010 ini hanya dapat
Oleh :
Tim Pengkajian Hukum Yang Diketuai : menyusun Kompendium Ketenagakerjaan Bidang HUBUNGAN
Basani Situmorang, S.H,MH INDUSTRIAL. Khususnya mengenai asas-asas ketenagakerjaan,
timbulnya hubungan kerja, hubungan industrial dan kelembagaan,
pemutusan hubungan kerja dan Sanksi.
Dalam pembuatan Kompendium ini dilakukan dengan
melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait dengan
ketenagakerjaan. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
RI atas kepercayaan yang diberikan untuk menyusun kompendium
ini. Tim berharap semoga Kompendium ini dapat dilanjutkan kembali
dengan menyusun bidang-bidang ketenagakerjaan selain hubungan
industrial.
Kami menyadari bahwa Kompendiun ini belum sesempurna
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL yang diharapkan, namun paling tidak hasil yang kami susun ini dapat
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2010 bermamfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait dengan
pesoalan-persoalan ketenagakerjaan.
i
Atas kepercayaan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima SISTEMATIKA
kasih
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jakarta, Desember 2010
B. Maksud dan Tujuan
Ketua, C. Manfaat dan Kegunaan
Basani Situmorang, S.H,MH D. Ruang Lingkup
E. Metode dan Pendekatan
F. Sifat Konpendium
G. Sumber Data
BAB II : UMUM
A. Asas
B. Unsur Hubungan Kerja
BAB III : TIMBULNYA HUBUNGAN KERJA
A. Perjanjian Kerja
1. Unsur Perjanjian Kerja
2. Jenis dan Bentuk Perjanjian Kerja
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja
B. Jenis-jenis Hubungan Kerja
1. Pekerjaan Waktu Tertentu
2. Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap)
3. Pemborongan
4. Magang
C. Kebijakan Pengupahan
1. Pengertian Upah
ii
2. Dewan Pengupahan BAB I
3. Struktur dan Skala Upah PENDAHULUAN
4. Macam-Macam Sistem Pengupahan
Latar Belakang
Berdasarkan data Badan Pusat Statstik (BPS), jumlah
D. Hak dan Kewajiban
penduduk Indonesia Tahun 2004 kurang lebih 217 juta juwa,
1. Hak dan Kewajiban Pekerja
dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja
BAB IV : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KELEMBAGAAN yaitu sekitar 1,2%/tahun. Hal ini menyebabkan kecenderungan
A. Hubungan Industrial penambahan penduduk termasuk yang tertinggi di dunia,
B. Kelembagaan
BAB V : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA termasuk lima besar dunia (China, India, Amerika Serikat,
BAB VI : SANKSI 1
Indonesia dan Rusia) .
A. Sanksi Administrasi Disatu pihak, jumlah penduduk yang sangat besar ini
B. Sanksi Pidana
merupakan modal dasar dalam dinamisator pembangunan.
Namun di lain pihak merupakan beban pembangunan yang
menimbulkan masalah. Terutama di bidang ketenagakerjaan
sehingga mermerlukan perhatian dan penanganan yang serius
dari berbagai kalangan.
1
Jousairi Abdullah, Strategi Kependudukan Indonesia, Republika, 14 April
2010. h. 4
iii
Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin kompetensi kerja SDM Indonesia dalam rangka mendorong
haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional.
kemanusiaan. Namun sampai saat ini masalah pekerjaan dan Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di
penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia Indonesia, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis
masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya bagi modal, ternyata tidak mampu mengatasi masalah kesempatan
pemerintah tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat pada kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini antara lain
umumnya. Pembangunan ekonomi yang berbasis modal tidak karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya
mampu menyelesaikan seluruh masalah ketenagakerjaan kelebihan tenaga kerja (Labor Surplus Economic), sehingga
seperti kesempatan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara
2
Masalah perekonomian bukan hanya menyangkut masalah signifikan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
pekerjaan dan penghidupan yang layak tetapi juga terletak Masalah ketenagakerjaan mempunyai kaitan yang luas
struktur lapangan kerja dan status pekerjaan, tingkat upah dan dengan penciptaan iklim usaha, keamanan, kestabilan,
penghasilan yang relatif rendah terhadap kebutuhan hidup kebijakan, dan peraturan perundangan, baik di tingkat lokal
layak, masalah kompetensi dan produktivitas yang kurang maupun nasional. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor
dapat bersaing, dan masalah ketenagakerjaan lainnya yang pendorong atau penghambat proses produksi barang dan jasa
saling kait- mengkait. Rendahnya kualitas SDM yang tercermin termasuk supply dan distribusi, serta bagi minat investor untuk
dari tingkat pendidikan dan pelatihan akan mempengaruhi menanamkan modalnya di Indonesia.
daya saing perekonomian. Diperlukan program peningkatan
2
Roadmap Perekonomian Kadin Indonesia, Bidang SDM, Ketenagakerjaan
dan Jasa Pendidikan, Jakarta 2009
iv
no reviews yet
Please Login to review.
