jagomart
digital resources
picture1_Hukum Pdf 37819 | Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (pmhp Ood)


 235x       Tipe PDF       Ukuran file 0.12 MB       Source: ptun-jakarta.go.id


File: Hukum Pdf 37819 | Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (pmhp Ood)
dan atau rehabilitasi  ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 12 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
        PERBUATAN MELANGGAR 
        HUKUM OLEH PENGUASA 
        (PMHP/OOD)
        disampaikan oleh:
        Marianna Sutadi, SH
        Pada Acara Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
        Tanggal 9 Januari 2009
                                          Tindakan Negara sebagai
                Keputusan                   badan hukum publik
             Badan/Pejabat TUN               (yang diwakili oleh
                                              Pemerintah RI)
                      Dapat menimbulkan kerugian pada orang atau
                             badan hukum perdata
                                                              2
                Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi
                1.     Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 
                       Tahun 2004 (UU tentang Peradilan TUN)
                           Berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan batal 
                            atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 
                            rehabilitasi
                           Alasan gugatan:
                              a.  Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan 
                                  perundang-undangan yang berlaku, atau
                              b.  Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
                2.     Pasal 1365 KUH Perdata
                                                                                                            3
         Ganti Rugi
         Tuntutan ganti rugi, menurut UU tentang Peratun hanyalah tuntutan tambahan dan 
         besarnyapun diatur dalam Peraturan Pemerintah
               Bagaimana dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh orang atau 
               badan hukum perdata karena suatu keputusan TUN?
               Tepatkah ketentuan ganti rugi yang selama ini berlaku?
         Pengadilan yang modern:
               efektif 
               efisien
               transparan
               akuntabel
                                                              4
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa pmhp ood disampaikan marianna sutadi sh pada acara bimbingan teknis peradilan tata usaha negara mahkamah agung ri tanggal januari tindakan sebagai keputusan badan publik pejabat tun yang diwakili pemerintah dapat menimbulkan kerugian orang atau perdata dasar gugatan ganti rugi pasal uu no tahun sebagaimana telah diubah dengan tentang berisi tuntutan agar disengketakan dinyatakan batal tidak sah tanpa disertai dan rehabilitasi alasan a digugat bertentangan peraturan perundang undangan berlaku b asas umum pemerintahan baik kuh menurut peratun hanyalah tambahan besarnyapun diatur dalam bagaimana nyata diderita karena suatu tepatkah ketentuan selama ini pengadilan modern efektif efisien transparan akuntabel...

no reviews yet
Please Login to review.