jagomart
digital resources
picture1_Hukum Pdf 37667 | Diktat Tindak Pidana Khusus


 288x       Tipe PDF       Ukuran file 1.40 MB       Source: elibrary.unikom.ac.id


File: Hukum Pdf 37667 | Diktat Tindak Pidana Khusus
         7 bab ii pengertian  ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 12 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                      DIKTAT 
              TINDAK PIDANA KHUSUS 
              
              
              
              
                                        
              
              
          
          
                        Oleh : 
             Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. 
                           
                           
                           
             PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
                  FAKULTAS HUKUM  
          UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 
                        2018 
          
                       DAFATAR ISI  
          BAB I PENDAHULUAN 
           A.  Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus .................. 1 
           B.  Politik Hukum Pidana ............................................................. 7 
              
          BAB  II  PENGERTIAN  DAN  KARAKTERISTIK  HUKUM 
               PIDANA KHUSUS 
           A.  Pengertian Hukum Pidana ...................................................... 17 
           B.  Sifat dan Pembagian Hukum Pidana ..................................... 25 
           C.  Pengertian Hukum Pidana Khusus ........................................ 38 
           D.  Karakteristik Hukum Pidana Khusus ................................... 43 
              
          BAB     III    SUBJEK    HUKUM      DAN 
               PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 
           A.  Komponen Subjek Hukum ...................................................... 47 
           B.  Subjek Hukum Korporasi ....................................................... 50 
           C.  Doktrin Dapat Dihukumnya Korporasi ................................. 55 
           D.  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ................................ 63 
           
          BAB IV RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS 
           A.  Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Korupsi.................. 73 
           B.  Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pencucian Uang 
             (Money Laundring) ................................................................... 96 
           C.  Tindak  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi 
             Manusia ..................................................................................... 113 
           D.  Tindak Pidana Dalam UU  Terorisme ................................... 122 
            E.  Tindak Pidana Dalam UU Narkotika .................................. 139 
           F.  Tindak Pidana Lingkungan Hidup......................................... 152 
           G. Tindak Pidana Perdagangan Orang ....................................... 173 
                               
           
         H. Tindak  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan 
          Anak .......................................................................................... 191 
         I.  Tindak Pidana Kehutanan ...................................................... 200 
         J.  Tindak  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Informasi  dan 
          Transaksi Elektronik ............................................................... 210 
            
        DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 221 
                        
                        
         
               
                                     BAB I 
                                PENDAHULUAN 
               
              A.  SEJARAH   PERKEMBANGAN  HUKUM  PIDANA 
                 KHUSUS 
                      Kodifikasi  dan  Unifikasi  hokum  pidana  tidak  lain 
                 dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hokum pidana 
                 dalam  satu  kitab  undang-undang  agar  terwujud  sistematika 
                 hokum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam 
                 konteks  Indonesia,  kodifikasi  dan  unifikasi  hokum  sudah 
                 menjadi  kebutuhan  karena  Kitab  Undang-Undang  Hukum 
                 Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi 
                 dengan  perkembangan  masyarakat  yang  semakin  kompleks. 
                 Perkembangan  masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh 
                 berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya 
                 membutuhkan aturan-aturan hokum yang baru pula. 
                      KUHP yang berlaku sekarang dan merupakan warisan 
                 pemerintah  kolonial  Belanda  yang  mulai  berlaku  1    Januari 
                                       1 
               
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Diktat tindak pidana khusus oleh dr sahat maruli t situmeang s h m program studi ilmu hukum fakultas universitas komputer indonesia dafatar isi bab i pendahuluan a sejarah perkembangan b politik ii pengertian dan karakteristik sifat pembagian c d iii subjek pertanggungjawaban korporasi komponen doktrin dapat dihukumnya iv ruang lingkup dalam undang korupsi pencucian uang money laundring hak asasi manusia uu terorisme e narkotika f lingkungan hidup g perdagangan orang perlindungan anak kehutanan j informasi transaksi elektronik daftar pustaka kodifikasi unifikasi hokum tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan satu kitab agar terwujud sistematika yang mudah dipahami ditegakkan konteks sudah menjadi kebutuhan karena kuhp ada saat ini dinilai sesuai lagi dengan masyarakat semakin kompleks tersebut tentu dibarengi pula berkembangnya kejahatan baru penanganannya membutuhkan berlaku sekarang merupakan warisan pemerintah kolonial belanda mulai januari...

no reviews yet
Please Login to review.