Authentication
195x Tipe PPT Ukuran file 2.11 MB Source: bahan-ajar.esaunggul.ac.id
CONTOH APLIKASI RM K3 DI INDUSTRI MODUL ---WORK SHOP 110 NO NO RR RISK EVENT RISIKO INHERENT RISIK Inhe rent Risk RESIDU 1 3 Keterlambatan izin perubahan status Cagar Alam HIGH RISK HIGH RI Kamojang menjadi Taman Wisata Alam Keterlambatan perizinan proyek Sungai Penuh (Izin Mengubah Status dari Zona Rimba TNKS menjadi 2 5 Zona Pemanfaatan, Izin Pemanfaatan Jasa HIGH RISK HIGH RI Lingkungan di TNKS, Izin UKL UPL di TNKS) 3 7 Keterlambatan perizinan IPPKH proyek Lumut Balai HIGH RISK HIGH RI Cluster 17 4 9 Tidak terserapnya anggaran biaya investasi EXTREME HIGH RISK HIGH RI pekerjaan EPCC di Lumut Balai unit 1&2 5 8 Keterlambatan pembebasan lahan untuk cluster 18 HIGH RISK MEDIU di Lumut Balai RISK 6 11 Tidak terserapnya anggaran biaya investasi EXTREME HIGH RISK MEDIU pekerjaan EPCC di Karaha RISK 7 17 Terlambatnya survey di Seulawah HIGH RISK MEDIU idual Risk RISK 8 18 Terlambatnya survey di Lawu HIGH RISK MEDIU Res RISK 9 1 Tidak tercapainya volume produksi di Lahendong HIGH RISK MEDIU unit 1-6 RISK 10 12 Tidak terserapnya anggaran biaya investasi HIGH RISK MEDIU pekerjaan EPCC PLTP Skala Kecil 5 MW Lahendong RISK Keterlambatan perizinan proyek Hululais 11 4 (perpanjangan SIPPA WPS Air Karat, Danau Macan, HIGH RISK LOW RI WPS Air Mubai dan WPS E, Izin Lokasi Cluster X) 12 13 Kecelakaan kerja HIGH RISK LOW RI 13 16 Bencana alam HIGH RISK LOW RI 14 2 Tidak tercapainya volume produksi di Ulubelu unit HIGH RISK LOW RI 1-4 15 14 Kerusakan/pencemaran lingkungan akibat kegiatan HIGH RISK LOW RI proyek 16 15 Terganggunya kegiatan operasi-produksi karena HIGH RISK LOW RI terjadinya gangguan sosial Keterangan : 17 10 Tidak terserapnya anggaran biaya investasi HIGH RISK LOW RI pekerjaan EPCC di Ulubelu unit 4 18 6 Keterlambatan perizinan proyek Lumut Balai unit HIGH RISK LOW RI 1&2 (Perpanjangan dan Retribusi SIPPA WPS 1&3) Realisasi Mitigasi Bulan Desember Tahun 2017 (1 of 9) Status Progres Status Keterangan No. RISK EVENT Pelaksanaan Risiko Rencana Mitigasi Mitigasi Fisik Residual Keterlambatan 1.Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian izin perubahan Kehutanan untuk perubahan status menjadi Taman status Cagar Wisata Alam Lingkungan Hidup & Kehutanan. Status saai ini 1. Alam Kamojang 2.Koordinasi internal dengan fungsi terkait dalam menunggu SK Alih Fungsi dari Menteri KLHK, perkiraan menjadi Taman keluar IPJLPB untuk wilayah eksisting AG Kamojang pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pada Bulan Januari 2018. Wisata Alam kerjasama Dalam pengajuan IPJLB (ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi), diperlukan 3 persyaratan : Keterlambatan • Perubahan zonasi dari perizinan proyek zona rimba ke blok Sungai Penuh pemanfaatan.Perubahan zonasi untuk area yang (Izin Mengubah direncanakan menjadi jalan akses masuk dari zona Status dari Zona rimba ke Blok Pemanfaatan telah disetujui KLHK melalui Rimba TNKS SK Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem No. 1.Koordinasi internal antara Sekper dan Project Manager menjadi Zona untuk proses perijinan SK.495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 2. Pemanfaatan, 2.Koordinasi dengan PEMDA dan instansi lainnya terkait Desember 2017. Izin dengan proses perijinan Pemanfaatan • Pengajuan ijin lingkungan, Status saat ini sedang Jasa dilakukan pengumpulan data internal untuk AMDAL di Lingkungan di Zona Pemanfaatan TNKS, Izin UKL UPL di TNKS) • Tarif jasa lingkungan saat ini belum ada PP mengenai tarif jasa lingkungan apabila ketiga persyaratan tersebuit sudah terpenuhi, maka akan dilakukan proses pengajuan IPJLPB. Status Pelaksanaan Progress Status Mitigasi : 0 ≤ X < 95% Fisik: Risiko: Extreme Medium www.pertamina.c 91% ≤ X < Terlambat High Risk Risk Potensi Terlambat High Low om 95% On Risk Risk X ≥ 95% Schedule Realisasi Mitigasi Bulan Desember Tahun 2017 (2 of 9) Status Status Progres Rencana Mitigasi Keterangan No. RISK EVENT Pelaksanaan Risiko Mitigasi Fisik Residual Keterlambatan 1.Konsolidasi dengan aparat Pemerintah terkait proses IPPKH cluster 17, status menunggu revisi AMDAL yaitu perizinan IPPKH IPPKH menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Sidang I dengan 3. proyek Lumut 2.Pemenuhan dokumen-dokumen pendukung terkait Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan. Target Balai Cluster 17 IPPKH submit dokumen AMDAL hasil revisi ke KLHK pada 18 3.Penyediaan anggaran perijinan Januari 2018. Pengawasan intensif oleh PMC dan PGE terkait dengan progres pekerjaan kontraktor EPCC dilakukan melalui rapat mingguan dan bulanan. Overall progress 59,11% dari rencana 89,97 % (- 30,87%). Engineering 88,30% dari rencana 98,94% (-10,65%) • Procurement 63,85% dari rencana 98,47% (-34,62%) • Construction 31,38% dari rencana 70,14% (-38,75%) • 1.Koordinasi internal antara Proyek Lumut Balai dan Keterlambatan pada kegiatan konstruksi dikarenakan Fungsi SCM terkait proses pelelangan EPCC Unit 2 kurangnya manpower dan management material yang 2.Koordinasi internal antara Proyek Lumut Balai kurang baik dari kontraktor Keterlambatan dengan Fungsi O&E terkait dengan pekerjaan Engineering : Terdapat pekerjaan EPCC • 4. engineering proses pergantian 38 Document ex di Lumut Balai 3.Pengawasan intensif oleh PMC dan PGE terkait unit 1&2 Hawkins dengan dokumen yang baru, dengan progres pekerjaan kontraktor EPCC masih dalam proses revisi untuk dokumen tersebut oleh 4.Melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kontraktor. dengan kesiapan jaringan Procurement : Mobilisasi Main Equipment (Turbine, • Generator, Main Transformer) telah tiba di cluster C pada Tanggal 25 desember 2017, Untuk procurement FCRS terhambat dikarenakan pergantian pipa yang reject dan keterlambatan fabrikasi equipment FCRS. •Construction Progress construction mengalami hambatan dikarenakan karena kondisi cuaca di area Proyek Lumut Balai yang hampir setiap hari dalam kondisi hujan, ini mengakibatkan terhambatanya transportasi manpower, material dan pelaksanaan ss F is ik : Status Pelaksanaan Mitigasi : Progre k o n struksi.Status Risiko: 0 ≤ X < 95% rlambat Extreme High Risk Medium Te Risk www.pertamina.c 91% ≤ X < Potensi Terlambat High Low om 95% On Risk Risk X ≥ 95% Schedule Evaluasi Residual High Risk No. RISK EVENT Risiko Risiko Keterangan Permasalahan yang muncul Evaluasi Inherent Residual Telah dilakukan koordinasi dengan Melakukan sosialisasi tentang Keterlambatan izin Kementerian Lingkungan Hidup & kegiatan operasional Geothermal perubahan status Cagar Kehutanan. Status saat ini Lamanya penerbitan SK Tim energy yang berwawasan 1 Alam Kamojang High High menunggu SK Alih Fungsi dari Terpadu untuk mengurus lingkungan sehingga Pemerintah menjadi Taman Wisata Menteri KLHK, perkiraan keluar perubahan status dan masyarakat dapat mengetahui Alam Risk Risk IPJLPB untuk wilayah eksisting AG dampak positif dan negatif dari Kamojang pada Bulan Januari kegiatan operasional tersebut. 2018. Dalam pengajuan IPJLB (ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi), diperlukan 3 persyaratan : Perubahan zonasi dari zona rimba ke blok pemanfaatan.Perubahan zonasi untuk area yang Keterlambatan dmasirencukan dakaari n z monena jarimdi ba ja lakn ae Bloksesk perizinan proyek Sungai Pemanfaatan telah disetujui KLHK Penuh (Izin Mengubah melalui SK Dirjen Konservasi SDA Status dari Zona Rimba dan Ekosistem No. Pemilihan yang lebih selektif lagi 2 TNKS menjadi Zona High High SK.495/KSDAE/SET/KSA.0/12/201 Lamanya proses birokrasi dalam terkait konsultan yang akan Pemanfaatan, Izin 7 tanggal 28 Desember 2017. pengajuan AMDAL ke KLHK. menyusun dokumen Pemanfaatan Jasa Risk Risk (perijinan). AMDAL Lingkungan di TNKS, Pengajuan ijin lingkungan, Status Izin UKL UPL di TNKS) saat ini sedang dilakukan pengumpulan data internal untuk AMDAL di Zona Pemanfaatan Tarif jasa lingkungan saat ini belum ada PP mengenai tarif jasa lingkungan apabila ketiga persyaratan tersebuit sudah w.p rtamina.co terpenuhi, maka akan dilakukan w w e m proses pengajuan IPJLPB.
no reviews yet
Please Login to review.