Filetype PDF | Diposting 23 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
217x Tipe PDF Ukuran file 0.57 MB Source: www.tanjungpinangkota.go.id
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun 2019 dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah
diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus
pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas
kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan
kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP,
keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang
dirasakan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar
berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis
Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2018 - 2023.
Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini,
kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam
penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi
harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan
dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta
penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya
dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang
Timur.
CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,
FERY ANDANA, S.STP
PENATA TK.I
NIP.19860527 200602 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
2
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................... 2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .................................. 2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tanjungpinang Timur ................................. 2
1.3.2 Struktur Organisasi ................................... 3
1.3.3 Susunan Kepegawaian ............................... 4
1.4 Dasar Hukum ........................................................ 5
1.5 Sistematika Penyajian ............................................ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur 8
2.1.1 Visi ........................................................... 8
2.1.2 Misi .......................................................... 10
2.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................... 11
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2020 ............. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ……….……....................... 15
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 ........................... 18
3.3 Akuntabilitas Keuangan .............................................. 21
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 23
Lampiran :
1. Rencana Kinerja Tahunan 2020
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Capaian Kinerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah).
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi
pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki
kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan semangat menuju “Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak
mulia dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntable serta melayani” dan menyelenggarakan pemerintahan
yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), maka Kecamatan Tanjungpinang Timur telah
melaksanakannya yang kemudian tersusun dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2019.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
4
1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun
2019 adalah :
1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan
dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan
perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang;
dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju
good governance.
1.3. Gambaran Umum Organisasi
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur
Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679), yang memberi
kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur, mengurus rumah
tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.
Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah,
maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
no reviews yet
Please Login to review.
