Authentication
284x Tipe PPTX Ukuran file 0.92 MB Source: bpsdm.pu.go.id
BIO DATA
NAMA Drs. GONDO SUHADYO, MSi
NIP 195510151979031001
JABATAN/GOL WI UTAMA/ GOL lV.d
KANTOR ITJEN KEMENTERIAN PU
ALAMAT KANTOR JL PATTIMURA NO. 20 KEB BARU
JAKARTA SELATAN
ALAMAT RUMAH
JL WINONG RT 02 RW 06 NOMOR 8
SUDIMARA TIMUR CILEDUG
TELPON RUMAH TANGGERANG
021 – 7304147
STATUS
BERKELUARGA (Istri 1, 3 Anak, 1
Pria/2 WNT)
DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
MATERI DIKLAT PISK
PENGERTIAN SPIP, PEREAN APIP / ITJEN KEMENTERIAN PUPR, DASAR
HUKUM SPIP DAN LANDASAN HUKUM TUGAS APIP DAN PENERAPAN MR
POLA PIKIR PENGENDALIAN INTERN DALAM MR , PENGERTIAN RISIKO, UNSUR RISIKO,
SUMBER RISIKO,
MATERI PENGERTIAN MANAJEMEN RESIKO DAN MANFAAT MANAGEMEN RISIKO
DIKLAT
PEMAHAMAN PROSES MR DAN IMPLEMENTASI MR SESUA9 IN MEN PU
NOMOR 02/IN/M/2011
CONTOH MAPING MANAGEMENT RESIKO SAKTER PLP DAN AIR MINUM,
PEMBENTUKAN SATGAS SPIP DAN LATIHAN LANJUTAN
DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
PENGERTIAN SPIP SESUAI PP NO 60/2008
SPI adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
PENGERTI terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
AN SPIP pegawai untuk memberi kan keyakinan
PP No 60 memadai atas tercapai nya tujuan organisasi
Tahun 2008 melalui kegiat an yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap per uu an
DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERAN APIP
PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH
(Pasal 11 PP Nomor: 60 Tahun 2008)
1. Memberi keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian
2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan
efektifitas manajemen risiko dalam
penyelengga- raan tugas dan fungsi
Kementerian
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian.
DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN 5
DASAR HUKUM SPIP
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga
selaku Penggu na Anggaran/Pengguna Barang
memberikan pernyataan bah wa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sis
tem Pengendalian Intern yang memadai dan
akuntansi keuang an telah diselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintah mengatur dan menye lenggarakan
Sistem Pengendalian Intern di lingkungan peme
rintah secara menyeluruh, SPI ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
no reviews yet
Please Login to review.