JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance                  E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279
                     Vol.2 No.1 Juni 2020
                     EtikaPejabatPublikdanKualitas                       mendapati      bahwa kualitas       pelayanan
                                                                         publik      di     lingkungan       Kabupaten
                      PelayananPublikdiLingkungan
                                                                         Tangerang masih kurang optimal dalam
                          PemerintahanKabupaten
                                                                         memanifestasikanetikapublik.
                                     Tangerang
                                                                         Kata Kunci: Etika Politik, Pejabat Publik,
                                                                         PelayananPublik,Nir-Etika
                                1)                                2)
                     Wawan ,YebyMa’asanMayrudin
                        1)
                          ProgramStudiIlmuPemerintahan,
                         UniversitasSultanAgengTirtayasa,                  EthicsofPublicOfficialsandQualityof
                                       Indonesia.                          PublicServicesinTangerangDistrict
                        2)
                          ProgramStudiIlmuPemerintahan,                                   Government
                         Universitas SultanAgengTirtayasa,
                                       Indonesia.                                           Abstract
                           *KorespondensiPenulis.E-mail:                 This    article   examines     the   issue    of
                                  yeby@untirta.ac.id                     manifesting public ethics by public officials
                                                                         who allegedly will have an impact on the
                                        Abstrak
                                                                         quality of the implementation of public
                     Artikel ini memeriksa tentang persoalan             services. The issue shows the alignment of
                     pengejawantahanetika publik oleh pejabat            the   application    of   public   ethics   will
                     publik yang disinyalir akan berdampak               determine how the value of service quality
                     terhadap       kualitas     penyelenggaraan         by public officials. But the problem is
                     pelayanan     publik.   Persoalan     tersebut      whether public officials actually apply
                     menunjukkan         adanya        keselarasan       ethical values or nir-ethics in public services
                     penerapan etika publik akan menentukan              to   all   citizens?    The    writer's   team
                     bagaimana nilai kualitas penyelenggaraan            determined a locus focused on public
                     pelayanan oleh pejabat publik. Namun                services within the Tangerang Regency,
                     permasalahannya adalah apakah para                  BantenProvince. In examining this issue, we
                     pejabat publik sesungguhnya menerapkan              use the theoretical framework of Public
                     nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalam           Ethics and Public Service as a tool for its
                     pelayanan     publik     terhadap      seluruh      analysis.   The    research     method     uses
                     masyarakat? Lokus yang tim penulis lacak            descriptive qualitative methods, with this
                     terfokus pada penyelenggaraan pelayanan             variant will be able to present problems
                     publik    di    lingkungan      pemerintahan        descriptively related to the subject matter.
                     Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.               Furthermore, this paper actually proves the
                     Dalam memeriksa hal tersebut, kami                  effect of applying ethics to the quality of
                     menggunakan kerangka teori Etika Publik             public services. As a result, we find that the
                     dan Pelayanan Publik sebagai pisau                  quality of public services in Tangerang
                     analisa.  Adapun metode penelitiannya               Regency government has not been optimal
                     menggunakan metode kualitatif deskriptif.           in manifesting public ethics.
                     Dengan      varian     ini    akan     mampu        Keywords: Political Ethics, Public Officials,
                     menyajikan persoalan secara deskriptif              Public Services, Nir-Ethics
                     terkait   dengan     pokok     permasalahan.
                     Selanjutnya,    tulisan   ini  sesungguhnya
                     membuktikan           adanya         pengaruh
                     penerapan      etika     terhadap     kualitas
                     pelayanan publik. Sayangnya, tim penulis
                                                                                                                       1
                 JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance        E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279
                 Vol.2 No.1 Juni 2020
                 A. PENDAHULUAN                             permasalahan pada pejabat publik
                        Etika publik menjadi aspek yang     khususnya dalam pelayanan publik di
                 sangat          penting          untuk     Indonesia adalah permasalahan etika,
                 menyelenggarakan pelayanan publik          bahkan     tindakan   pidana    seperti
                 yang   optimal   kepada    masyarakat.     Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
                 Penerapan    etika   publik   memiliki     bersumberdariperilakunir-etika.
                 dampak yang besar bagi kualitas                   Hal demikian itu, diperkuat
                 pelayanan         publik,       Namun      dengan beberapa temuan dari hasil
                 permasalahannya di Indonesia para          penelusuran (Sommaliagustina, 2019)
                 pejabat publik yang memiliki tugas         yang mengungkap praktik nir-etika
                 sebagai    penyelenggara     pelayanan     oleh    para   pejabat    publik.   Dia
                 publik   kerap   kali  abai   terhadap     mengatakan bahwa tingginya angka
                 penerapan      etika.    Tentu     saja    operasi tangkap tangan oleh Komisi
                 konsekuensi logis dari keadaan ini         Pemberantasan Korupsi (KPK) dari
                 adalah terjadinya degradasi kualitas       tahun 2005 sampai saat ini terdapat
                 pelayanan     publik   di    Indonesia.    ratusan kepala daerah dan pejabat
                 buruknya kualitas pelayanan publik         publik menjadi tersangka praktik KKN.
                 secara pararel akan berimbas pada          Praktik nir-etikanya beragam mulai
                 terabaikannya        hak-hak       dari    dari gratifikasi perijinan, kasus tender
                 masyarakat untuk mengakses layanan         proyek,     pengadaan      barang/jasa,
                 publik. Dampak yang lebih mengerikan       penyusunan anggaran dan seterusnya.
                 dari minimnya penerapan etika oleh         Tanpa pengejawantahan praktik etika
                 pejabat    publik   adalah    tindakan     publik, para pejabat publik cenderung
                 melanggar    aturan    oleh   sejumlah     larut dalam praktik nir-etika seperti
                 pejabat publik karena praktik nir-etika    memanfaatkan dan menyalahgunakan
                 yang terjadi membuat pejabat publik        kekuasaan dan kewenangannya untuk
                 gagal memisahkan mana kepentingan          kepentingan       pribadi      maupun
                 publik yang harus diprioritaskan dan       kelompoknya. Berikut di bawah ini
                 mana     kepentingan    pribadi    atau    beberapa data yang dilansir oleh
                 kelompok. Tercampurnya kepentingan         Indonesian Corruption Watch (ICW)
                 itu membuat kepentingan publik kerap       tahun 2019 mengenai lembaga publik
                 tersisih  dan pada akhirnya yang           dan    aktor   pejabat   publik    yang
                 dirugikan      adalah      masyarakat.     terindikasi melakukan tindak korupsi
                 Sebagaimana       disampaikan      oleh    yang    artinya   mereka    melakukan
                 (Kusumawati,        2019)       bahwa      pelayananpublikyangnir-etika.
                                                                                                  2
                JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance    E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279
                Vol.2 No.1 Juni 2020
                             Gambar1.KasusKorupsiBerdasarkanLembaga(10Besar)
                                 Sumber:IndonesianCoruptionWatch[ICW],2019
                      Permasalahan     etika    yang    terjadi ketika anggota dinasti tersebut
                menjangkiti   pejabat    publik   di    satu-persatu   terbukti   melakukan
                Indonesia parahnya tidak hanya terjadi  tindakan   pidana  Korupsi.  Dengan
                pada level nasional melainkan juga      contoh konkrit tersebut kita tidak
                pada level lokal yaitu pemerintahan     ragukan lagi bahwa sesungguhnya
                daerah   baik  di   tingkat  provinsi   peran   etika  sangat  penting   dan
                maupun kabupaten/kota. Di Provinsi      perilaku pejabat publik yang nir-etika
                Banten       misalnya       sejumlah    tidak hanya berimbas pada buruknya
                permasalahan yang terjadi juga tidak    kualitas pelayanan publik melainkan
                terlepas dari terabaikannya etika oleh  bisa menimbulkan tindakan pidana
                pejabat publik sebagai penyelenggara    yang   merugikan    masyarat.   Pada
                pelayanan terhadap publik. Dikutip      banyak kasus korupsi di Provinsi
                dari  (Sindonews.com,   n.d.) bahwa     Banten, kita bisa melihat bagaimana
                praktik nir-etika di provinsi tersebut  pejabat publik yang berpraktik nir-
                dapat  ditemui   pada   muncul   dan    etika  terlihat  gagal   memisahkan
                terkonsolidasinya   dinasti   politik   kepentingan       publik      dengan
                Chasan Sochib. Tindakan memobilisasi    kepentingan pribadi atau kelompoknya
                keluarga untuk menduduki jabatan        saja sehingga justru berdampak pada
                politik dan menguasai daerah tertentu   rendahnya      kualitas    pelayanan
                dianggap bertentangan dengan nilai      terhadap   masyarakat   yang  sangat
                etika demokratisasi. Ternyata benar     membutuhkankehadirannegara.
                                                                                           3
                   JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance    E-ISSN2685-8096|| P-ISSN2686-0279
                   Vol.2 No.1 Juni 2020
                                       Gambar2.KasusKorupsiBerdasarkanAktor
                                     Sumber:IndonesianCorruptionWatch[ICW],2019
                         Mengingat pentingnya penerapan     daring (Bantenhits.com, n.d.) pada 2019
                   etika oleh pejabat publik terkhusus      Kemenpan RB tetapkan SP4N-LAPOR
                   dalam pelayanan publik, maka kami        Kabupaten      Tangerang       sebagai
                   tertarik untuk melihatnya secara lebih   percontohan    Nasional.  Sebelumnya,
                   empirik pada etika pejabat publik di     pada tahun 2017 Kabupaten Tangerang
                   lingkungan  pemerintahan   Kabupaten     juga pernah berhasil meraih Award Top
                   Tangerang,   Banten.   Pasalnya   ada    40   atas  Inovasi  Pelayanan   Publik
                   beberapa indikator yang menunjukan       (Kabar-banten.com,n.d.)
                   bahwa etika publik di Kabupaten                Atas dasar beberapa pencapaian
                   Tangerang    cukup   baik,   misalnya    prestasi di bidang pelayanan publik
                   didapatinya   beberapa   penghargaan     itulah kami tertarik untuk mengetahui
                   terkait pelayanan publik dan prestasi    sebenarnya    bagaimana     pelayanan
                   lainnya    dalam     penyelenggaraan     publik di Kabupaten Tangerang dengan
                   pemerintahan.                            mengambil persepsi dari masyarakat
                         Adapun beberapa prestasi yang      danmediamassayanglebihnetral.Kami
                   diperoleh Kabupaten Tangerang seperti    juga  ingin  membongkar bagaimana
                   pada   November     2019   Kabupaten     praktik manifestasi etika pejabat publik
                   Tangerang mendapatkan penghargaan        dalam pelayanan publik di daerah
                   dalam   hal  pelayanan   publik   dari   tersebut. Di sini kami akan membedah
                   Kementerian Pendayagunaan Aparatur       apakah sejumlah prestasi itu diperoleh
                   Negara   dan    Reformasi    Birokrasi   dengan disertai penerapan etika yang
                   (KemenpanRB) Republik Indonesia. Di      baik atau jangan-jangan masih banyak
                   sampingitu, dikabarkan juga oleh media   perilaku dan praktik nir-etika para
                                                                                                 4