Authentication
130x Tipe PDF Ukuran file 0.08 MB Source: media.neliti.com
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 1 Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar ABSTRACT Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation. Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan. PENDAHULUAN implementasi kebijakan pada posisi yang Pakar yang lebih awal mencurahkan berbeda, namun pada prinsipnya setiap perhatian dan gagasan terhadap masalah kebijakan publik selalu ditindaklanjuti implementasi ialah Douglas R. Bunker di dengan implementasi kebijakan. depan forum the American Association for Implementasi dianggap sebagai wujud the Advancement of Science pada tahun utama dan tahap yang sangat menentukan 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Bowman dalam proses kebijakan (Birklan, 2001: dalam Rabin, 2001: 209). Eugene Bardach 177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan mengakui bahwa pada forum itu untuk Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15). pertama kali disajikan secara konseptual Pandangan tersebut dikuatkan dengan mengenai proses implementasi kebijakan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa sebagai suatu fenomena sosial politik tanpa implementasi yang efektif keputusan (Edward III, 1984: 1) atau yang lazim pembuat kebijakan tidak akan berhasil disebut political game (Parsons, 1995: dilaksanakan. Implementasi kebijakan 470) sekaligus sebagai era pertama dari merupakan aktivitas yang terlihat setelah studi impelementasi kebijakan (Birkland, dikeluarkan pengarahan yang sah dari 2001: 178). Konsep implementasi semakin suatu kebijakan yang meliputi upaya marak dibicarakan seiring dengan mengelola input untuk menghasilkan banyaknya pakar yang memberikan output atau outcomes bagi masyarakat. kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari Apa Implementasi Kebijakan itu proses kebijakan. Wahab (1991: 117) dan Pemahaman umum mengenai beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan dapat diperoleh Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 2 dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa dan para penganjurnya. Generasi pertama implementasi merupakan proses umum diwakili oleh studi Pressman dan tindakan administratif yang dapat diteliti Wildavsky yang terfokus pada bagaimana pada tingkat program tertentu. Proses keputusan otoritas tunggal dilaksanakan implementasi baru akan dimulai apabila atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi tujuan dan sasaran telah ditetapkan, pengakuan sifat atau kakikat implementasi program kegiatan telah tersusun dan dana yang kompleks. Generasi kedua terfokus telah siap dan disalurkan untuk mencapai pada deteminan keberhasilan implementasi sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan kebijakan. Model konseptual model proses pada lokus dan fokus (perubahan) dimana implementasi dikembangkan dan diuji kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pada berbagai area yang berbeda. Dua pandangan Van Meter dan van Horn yang pendekatan yang mendominasi adalah dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan pendekatan top-down dan pendekatan top- Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa down. Studi yang representatif pada masa implementasi kebijakan merupakan ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) Van Meter serta Daniel Mazmanian dan pemerintah dan swasta baik secara Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus individu maupun secara kelompok yang pada sintesis dan pengembangan dimaksudkan untuk mencapai tujuan. pendekatan implementasi kebijakan Deskripsi sederhana tentang konsep dengan lokus (secara multilevel) dan fokus implementasi dikemukakan oleh Lane yang lebih kompleks sebagai proses bahwa implementasi sebagai konsep dapat dinamis. (Ann O’M Bowman dalam Rabin, dibagi ke dalam dua bagian yakni 2005). implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Mengapa Implementasi Kebijakan Berdasarkan deskripsi tersebut, formula Alasan mengapa implementasi implementasi merupakan fungsi yang kebijakan diperlukan mengacu pada terdiri dari maksud dan tujuan, hasil pandangan para pakar bahwa setiap sebagai produk, dan hasil dari akibat. kebijakan yang telah dibuat harus Selanjutnya, implementasi merupakan diimplementasikan. Oleh karena itu, persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementasi kebijakan diperlukan karena implementor, inisiator, dan waktu berbagai alasan atau perspektif. (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai Edwards III (1984: 9-10), implementasi dan dilaksanakan oleh implementor dalam kebijakan diperlukan karena adanya kurun waktu tertentu. masalah kebijakan yang perlu diatasi dan Implementasi kebijakan meng- dipecahkan. Edwards III memperkenalkan hubungkan antara tujuan kebijakan dan pendekatan masalah implementasi dengan realisasinya dengan hasil kegiatan mempertanyakan faktor-faktor apa yang pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan mendukung dan menghambat keberhasilan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: implementasi kebijakan. Berdasarkan 6) bahwa tugas implementasi adalah pertanyaan retoris tersebut dirumuskan membangun jaringan yang memungkinkan empat faktor sebagai sumber masalah tujuan kebijakan publik direalisasikan sekaligus prakondisi bagi keberhasilan melalui aktivitas instansi pemerintah yang proses implementasi, yakni komunikasi, melibatkan berbagai pihak yang sumber daya, sikap birokrasi atau berkepentingan. pelaksana, dan struktur organisasi Studi implementasi kebijakan dibagi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat ke dalam tiga generasi dengan fokus kajin faktor tersebut merupakan kriteria yang Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 3 perlu ada dalam implementasi suatu agar dapat memberikan pengaruh, kebijakan. meskipun pengaruhnya seringkali bersifat T. B. Smith mengakui bahwa ketika positif atau negatif. Oleh karena itu, kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut diasumsikan bahwa jika lingkungan harus diimplementasikan dan hasilnya berpandangan positif terhadap suatu sedapat mungkin sesuai dengan apa yang kebijakan maka akan menghasilkan diharapkan oleh pembuat kebijakan dukungan positif sehingga lingkungan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika berpengaruh terhadap kesuksesan divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika kebijakan memiliki tujuan yang jelas lingkungan berpandangan negatif maka sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. akan terjadi benturan sikap sehingga Tujuan implementasi kebijakan proses implementasi terancam akan gagal. diformulasi ke dalam program aksi dan Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu proyek tertentu yang dirancang dan pula dipertahankan kepatuhan kelompok dibiayai. Program dilaksanakan sesuai sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dengan rencana. Implementasi kebijakan dari implementasi kebijakan yang atau program – secara garis besar – menentukan efeknya terhadap masyarakat. dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks Implementasi kebijakan di-perlukan implementasi. Keseluruhan implementasi untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan dievaluasi dengan cara kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari mengukur luaran program berdasarkan perspektif perilaku, kepatuhan kelompok tujuan kebijakan. Luaran program dilihat sasaran merupakan faktor penting yang melalui dampaknya terhadap sasaran yang menentukan keberhasilan implementasi dituju baik individu dan kelompok maupun kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan masyarakat. Luaran implementasi pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) kebijakan adalah perubahan dan bahwa untuk mendukung keberhasilan diterimanya perubahan oleh kelompok implementasi kebijakan perlu didasarkan sasaran. pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat Alasan lain yang mendasari perlunya kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di implementasi kebijakan dapat dipahami atasnya atau tingkatan birokrasi, dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan sebagaimana diatur dalam undang-undang, Quade (1984: 310) yang mengharapkan 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari keberhasilan implementasi kebijakan, semua program terarah. yakni hubungan segi tiga variabel Menurut Goggin et al (1990: 20-21, kebijakan, organisasi, dan lingkungan 31-40), proses implementasi kebijakan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan sebagai upaya transfer informasi atau agar melalui pemilihan kebijakan yang pesan dari institusi yang lebih tinggi ke tepat masyarakat dapat berpartisipasi institusi yang lebih rendah dapat diukur dalam memberikan kontribusi yang keberhasilan kinerjanya berdasarkan optimal untuk mencapai tujuan yang variabel: 1) dorongan dan paksaan pada ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, ditemukan kebijakan yang terpilih perlu dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena pusat dan daerah. di dalam organisasi terdapat kewenangan Variabel dorongan dan paksaan pada dan berbagai jenis sumber daya yang tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi mendukung pelaksanaan kebijakan atau dan kredibilitas, yaitu semakin sahih program. Sedangkan penciptaan situasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kondisi lingkungan kebijakan diperlukan pemerintah pusat di mata daerah maka Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 4 semakin besar kredibilitasnya, begitu pula pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sebaliknya. Oleh karena itu, untuk sosial dan politik. mengukur kekuatan isi atau subtansi dan Menurut Quade (1984: 310), alasan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: a) perlunya implementasi kebijakan adalah besarnya dana yang dialokasikan, dengan untuk menunjukkan bukti bahwa dalam asumsi bahwa semakin besar dana yang implementasi kebijakan terjadi aksi, dialokasikan, semakin serius kebijakan interksi, dan reaksi faktor implementasi tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan. Quade menyatakan bahwa kebijakan yang memuat antara lain, dalam proses implementasi kebijakan yang kejelasan kebijakan, konsistensi ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan organisasi pengimplementasi, kelompok diterimanya pesan secara benar. Sementara sasaran, dan faktor lingkungan yang itu, untuk mengetahui variabel kapasitas mengakibatkan munculnya tekanan diikuti pusat atau kapasitas organisasi dapat dengan tindakan tawar-menawar atau dilihat melalui seberapa jauh organisasi transaksi. Melalui transaksi tersebut pelaksana kebijakan mampu diperoleh umpan balik yang oleh memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, pengambil kebijakan dapat digunakan bagaimana hubungan antara pelaksana sebagai bahan masukan dalam perumusan dengan struktur birokrasi yang ada, dan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan bagaimana mengkoordinasikan berbagai gambaran bahwa terdapat empat variabel sumber daya yang tersedia dalam yang perlu diperhatikan dalam analisis organisasi dan dalam masyarakat. implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Implementasi kebijakan diperlukan Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola karena pada tahap itulah dapat dilihat interaksi yang diimpikan agar orang yang “kesesuaian” berbagai faktor determinan menetapkan kebijakan berusaha untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau mewujudkan; 2) kelompok target, yaitu program. Alasan tersebut sejalan dengan subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pernyataan Korten dan Syahrir (1980) pola interaksi baru melalui kebijakan dan bahwa keefektifan kebijakan atau program subyek yang harus berubah untuk tergantung pada tingkat kesesuaian antara memenuhi kebutuhannya; 3) organisasi program dengan pemanfaat, kesesuaian yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa program dengan organisasi pelaksana dan unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah kesesuaian program kelompok pemanfaat yang bertanggungjawab meng- dengan organisasi pelaksana. Selain alasan implementasikan kebijakan; dan 4) faktor tersebut, implementasi kebijakan lingkungan, yaitu elemen sistem dalam diperlukan untuk melihat adanya hubungan lingkungan yang mempengaruhi antara implementasi kebijakan dengan implementasi kebijakan. faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus Secara praksis, implementasi membuktikan asumsi teoritis Van Meter kebijakan diperlukan untuk melihat dan Van Horn (lihat dalam Grindle, 1980: kesesuaian dan relevansi model deskriptif 6) bahwa terdapat variabel bebas yang yang dibuat. Hal ini sesuai dengan saling berkaitan sekaligus menghubungkan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang antara kebijakan dengan prestasi kerja. merekomendasikan perlunya “kerangka Variabel yang dimaksud oleh keduanya kerja analisis implementasi” (lihat Wahab, meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 1991: 117). Menurut perspektif ini 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat implementasi kebijakan diperlukan untuk badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi mengetahui keefektifan dan relevansi antar organisasi terkait dan komunikasi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap dalam pelaksanaanya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, peranan penting
no reviews yet
Please Login to review.