Perkenalan
      Hanevi Djasri, dr, MARS
        FK UI lulus tahun 1994, MARS UI lulus tahun 
         1997
        Peneliti dan Konsultan di PKMK FK UGM
        Dosen S1 FK UGM, S2 (MMR, KMPK, MAK) 
         UGM
        Pengurus Pusat PERSI, Surveyor KARS
        Ketua IHQN
        hanevi_pmpk@yahoo.com
      www.mutupelayanankesehatan.net
       Sistematika
       1.   Pendahuluan
       2.   Pemahaman Clinical Pathways
       3.   Manfaat Clinical Pathways
       4.   Clinical Pathways sebagai Alat Kendali 
            Mutu Pelayanan Kesehatan
     1. Pendahuluan: UU SJSN
      UU 40/2004 tentang SJSN, bab 24 ayat 3 
      menetapkan bahwa BPJS harus 
      mengembangkan:
        Sistem pelayanan kesehatan
        Sistem kendali mutu pelayanan 
        Sistem pembayaran pelayanan kesehatan 
     Penjabaran UU SJSN: PPres 
     Jamkes
      PPres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
         Pasal 20 ayat 1 menetapkan produk: pelayanan 
         kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif, 
         dan rehabilitatif), obat dan bahan medis habis pakai
         Pasal 39 mengatur Sistem Pembayaran: Kapitasi 
         untuk tingkat pertama, INA-CBGs untuk tingkat 
         lanjutan
         Pasal 42 mengatur Sistem Kendali Mutu: 
         Memenuhi standar mutu fasilitas kesehatan (input); 
         Memastikan proses pelayanan sesuai standar 
         (proses), Memantau luaran kesehatan peserta 
         (output)
   Sistem kendali mutu pelayanan akan diatur lebih detail dengan 
   Peraturan BPJS (pasal 42 ayat 3) dan oleh Peraturan Menteri (pasal 44)
     Regulasi input-proses-
     output
      Standar input: Perijinan fasilitas kesehatan 
       (standar bangunan, SDM, peralatan, dsb). 
      Standar output: Kinerja dilevel pasien dan 
       dilevel sarana yankes: SPM RS*
      Standar proses:
        Manajemen: Standar akreditasi (RS, 
         Laboratorium, Puskesmas), standar pelayanan 
         prima, dsb
        Pelayanan klinik (clinial care): Pedoman 
         pelayanan klinik/clinical guidelines oleh 
         organisasi profesi.