HK. DUNIA DAN HK. INTERNASIONAL
          Hukum  Internasional  didasarkan  atas  pikiran  adanya 
           masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara 
           yang  berdaulat  dan  merdeka  dalam  arti  masing-masing 
           berdiri  sendiri  yang  satu  tidak  dibawah  kekuasaan  lain 
           sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara 
           anggota masyarakat internasional yang sederajat. 
          Hukum  Dunia  berpangkal  pada  dasar  pikiran  lain. 
           Dipengaruhi  analogi  dengan  Hukum  Tata  Negara 
           (constitusional  law),  hukum  dunia  merupakan  semacam 
           negara  (federasi)  dunia  yang  meliputi  semua  negara  di 
           dunia  ini.  Negara  dunia  secara  hirarki  berdiri  di  atas 
           negara-negara  nasional.  Tertib  hukum  dunia  menurut 
           konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
                      CONTOH KASUS
        Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara 
         Indonesia  dan  Malaysia.  Persengketaan 
         antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat 
         pada  tahun  1967  ketika  dalam  pertemuan 
         teknis  hukum  laut  antara  kedua  negara, 
         masing-masing                       negara                ternyata 
         memasukkan  pulau  Sipadan  dan  pulau 
         Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya.
                  ALASAN PULAU SIPADAN DAN 
                      LINGITAN JADI PEREBUTAN
    Blok  Ambalat  dengan  luas  15.235  kilometer  persegi,  ditengarai 
     mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan 
     hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah asset 
     berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas 
     yang  cukup  besar. Ahli  geologi  memperkirakan  minyak  dan  gas 
     yang  terkandung  di  Ambalat  ini  mencapai  Rp  4.200  triliun. 
     Pemerintah  melihat  potensi  ini.  Dua  perusahaan  perminyakan 
     raksasa diizinkan beroperasi di perairan Ambalat yang terbagi dalam 
     tiga blok, yaitu East Ambalat, Ambalat, dan Bougainvillea, itu. Yaitu
        Eni  Sp.  A  dan  Chevron  Pacific  Indonesia.  Ahli  geologi 
     memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat ini 
     mencapai Rp 4.200 triliun. 
    DASAR HUKUM KLAIM PULAU OLEH  INDONESIA DAN 
                      MALAYSIA 
    Malaysia  mengajukan  bukti-bukti  berupa  bukti  hukum  Inggris 
    yakni  Turtle  Preservation  Ordinance  1917;  perijinan  kapal 
    nelayan kawasan Sipadan Ligitan; regulasi suaka burung tahun 
    1933 dan pembangunan mercusuar pada tahun 1962 dan 1963. 
    Semuanya adalah produk hukum pemerintah kolonial Inggris. 
    Indonesia mengajukan bukti-bukti adanya patroli AL Belanda di 
    kawasan  ini  tahun  1895-1928,  termasuk  kehadiran  kapal  AL 
    Belanda Lynx ke Sipadan pada November-Desember 1921; dan 
    adanya  survei  hidrografi  kapal  Belanda  Macasser  di  perairan 
    Sipadan  Ligitan  pada  Oktober-November  1903.  Patroli  ini 
    dilanjutkan oleh patroli TNI-AL. Selain itu, bukti yang diajukan 
    adalah adanya kegiatan perikanan nelayan Indonesia pada tahun 
    1950-1960an dan bawal 1970an.