PENGANTAR HUKUM 
          ADMINISTRASI NEGARA  
      DAN MEKANISME PENGAWASAN 
          NOTARIS DI INDONESIA 
                      
                      
                      
                      
                   Penulis :  
             Dr.Nasaruddin Umar, S.H.,M.H.  
              Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si. 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                LP2M IAIN Ambon 
                      
                       
                     
       PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN 
       MEKANISME PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA 
                      
                   Penulis :  
             Dr.Nasaruddin Umar, S.H.,M.H.  
              Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si. 
               ISBN: 978-623-6830-21-5 
                      
              Editor: Tuti Haryanti, S.H.,M.H. 
                      
             Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon 
           Desain Sampul dan Tata Letak: Bojan Bunglon 
                      
                  Diterbitkan oleh: 
                 LP2M IAIN Ambon  
       Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 
                    97128 
                 Telp. (0911) 344816 
                Handpone 081311111529 
                 Faks. (0911) 344315 
              e-mail: lp2m@iainambon.ac.id 
                www.lp2miainambon.id 
                      
       
              Cetakan Pertama, November, 2020 
       
       
       
            Hak cipta yang dilindungi undang-undang 
       Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan 
            cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit 
                      
                     ii 
       
                                               
                                       Kata Pengantar 
                                                 
                     Buku  yang  ada  ditangan  pembaca  merupakan  salah  satu 
            literatur  untuk  mengantarkan  pembaca  memahami  secara  umum 
            garis-garis  besar  atau  dasar-dasar  dalam  hukum  administrasi  yang 
            berlaku  di  Indonesia  hasil  dari  kajian  berbagai  literatur  hukum 
            administrasi   dan  hasil  penelitian  tentang  “Efektivitas  dan 
            Optimalisasi  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris 
            Wilayah  Provinsi  Maluku  dalam  Menjalankan  Undang-Undang 
            Nomor  2  Tahun  20014  tentang  Jabatan  Notaris  dari  bantuan 
            penelitian  kompetitif  kolektif  Kementerian  Agama  Republik 
            Indonesia  Institute  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Ambon  melalui 
            Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Tahun 
            Anggaran 2020.  
                     Perkembangan  dan  dinamika  paradigma  penyelenggaraan 
            pemerintahan  serta  ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  reformasi 
            membawa  banyak  perubahan  konsepsi  dan  praktik  hukum 
            administrasi negara di Indonesia. Perubahan itu juga berdampak pada  
            pola relasi atau hubungan dalam proses penyelenggaraan dan prinsip-
            prinsip  hukum  administarsi  negara  secara  keseluruhan  guna 
            mewujudkan  sistem  birokrasi  yang  menjadi  lebih  akuntabel, 
            profesonal dan efisien.  
                     Lahirnya  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
            Administrasi     Pemerintahan      sejatinya    dimaksudkan      untuk 
            membangun  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik    atau  good 
            governance dengan membangun prinsip-prinsip seperti partisipatif, 
            rule  of  law,  consensus  oriented,  effectiveness  and  efficiency,  
            accountabel  dan  lain-lain.  Sehingga  pola  tindak  pemerintahan 
            menjadi  demokratis  menciptakan  keadilan,  kepastian  hukum  dan 
            kemanfaatan  untuk  kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan  negara 
            secara berimbang.  
                                              iii