Authentication
454x Tipe PDF Ukuran file 0.51 MB Source: blog.ub.ac.id
MAKALAH KOMUNIKASI PUBLIK
“KOMUNIKASI PUBLIK SEBAGAI DELIBERATIVE PUBLIC POLICY”
Dosen Pengampu : Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA
Disusun Oleh:
KELOMPOK 1
Aprilia Angelina Anggraini 195030701111004
Dina Ainur Rizka 195030707111012
Farhana Dinda Mestika 195030707111020
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah tentang “Komunikasi Publik sebagai Deliberative Public Policy” ini.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad
SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang
sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.
Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas Ujian
Tengah Semester Komunikasi Public. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu kamu selama pembuatan makalan ini berlangsung sehingga dapat
terealisasikanlah makalah ini dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Drs.
Muhammad Shobaruddin, MA selaku dosen pengampu.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca. Kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami
perbaiki. Karena kami sadar, makalah yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.
Malang, 19 Maret 2020
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penulisan 2
1.4 Manfaat Penulisan 2
1.5 Tinjauan Pustaka 3
BAB II PEMBAHASAN 4
2.1 Pengertian Komunikasi Publik 4
2.1.1 Bentuk dari Komunikasi Publik 4
2.2 Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif 5
2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 5
2.3 Komunikasi public dan “common good” 7
2.4 Tujuan Komunikasi Publik 7
2.5 Agen-Agen Komunikasi Publik 8
2.6 Hubungan Praktek dan teori 8
2.7 Kegiatan Komunikasi Publik 9
BAB III PENUTUP..........................................................................................................................10
3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………………………...10
3.2 Saran…………………………………………………………………………………………….10
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………...11
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah
organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Namun dalam bagian
ini yang akan dibahas hanyalah tatap muka di antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Brooks
menguraikan tipe komunikasi publik ini sebagai monological karena hanya seorang yang biasanya
terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat,
dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau
komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik,
atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak
berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut.
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat
kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya
melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: identifikas
permasalahan, menata agenda formulasi kebijakan publik, perumusan proposal kebijakan, legitimasi
kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.
Mengutip pendapat Antun Mardiyanto (2011), kebijakan publik deliberatif dianggap banyak
ahli administrasi negara sebagai bentuk kebijakan publik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Hal tersebut seiring dengan proses desentralisasi yang digunakan pasca reformasi. Di samping itu,
masih menurut Mardiyanto, kemunculan kebijakan publik deliberatif tidak terlepaskan dari
perubahan paradigma government ke governance. Secara sederhana, government adalah sebuah corak
kebijakan yang lokusnya bertumpu kepada pemerintahan. Sedangkan, governance merupakan tata
kelola pemerintahan yang fokusnya bukan bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintahan saja, tapi
semua lembaga dan masyarakat umum yang orientasinya dan tujuannya mewujudkan publicness.
Menurut Habermas, ‘ruang publik’ adalah ruang mandiri yang terpisah dari negara dan pasar
dan sangat penting untuk membuat keseimbangan (equilibrium) antara ketiga ruang ini. Dalam
bahasanya sendiri, ‘tujuannya bukan lagi untuk menghapuskan sistem ekonomi kapitalis dan sistem
1
no reviews yet
Please Login to review.