Authentication
297x Tipe PDF Ukuran file 0.51 MB Source: blog.ub.ac.id
MAKALAH KOMUNIKASI PUBLIK “KOMUNIKASI PUBLIK SEBAGAI DELIBERATIVE PUBLIC POLICY” Dosen Pengampu : Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA Disusun Oleh: KELOMPOK 1 Aprilia Angelina Anggraini 195030701111004 Dina Ainur Rizka 195030707111012 Farhana Dinda Mestika 195030707111020 PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2020 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Komunikasi Publik sebagai Deliberative Public Policy” ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas Ujian Tengah Semester Komunikasi Public. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kamu selama pembuatan makalan ini berlangsung sehingga dapat terealisasikanlah makalah ini dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA selaku dosen pengampu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, makalah yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya. Malang, 19 Maret 2020 Penulis i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 2 1.3 Tujuan Penulisan 2 1.4 Manfaat Penulisan 2 1.5 Tinjauan Pustaka 3 BAB II PEMBAHASAN 4 2.1 Pengertian Komunikasi Publik 4 2.1.1 Bentuk dari Komunikasi Publik 4 2.2 Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif 5 2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 5 2.3 Komunikasi public dan “common good” 7 2.4 Tujuan Komunikasi Publik 7 2.5 Agen-Agen Komunikasi Publik 8 2.6 Hubungan Praktek dan teori 8 2.7 Kegiatan Komunikasi Publik 9 BAB III PENUTUP..........................................................................................................................10 3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………………………...10 3.2 Saran…………………………………………………………………………………………….10 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………...11 ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Namun dalam bagian ini yang akan dibahas hanyalah tatap muka di antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Brooks menguraikan tipe komunikasi publik ini sebagai monological karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: identifikas permasalahan, menata agenda formulasi kebijakan publik, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Mengutip pendapat Antun Mardiyanto (2011), kebijakan publik deliberatif dianggap banyak ahli administrasi negara sebagai bentuk kebijakan publik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan proses desentralisasi yang digunakan pasca reformasi. Di samping itu, masih menurut Mardiyanto, kemunculan kebijakan publik deliberatif tidak terlepaskan dari perubahan paradigma government ke governance. Secara sederhana, government adalah sebuah corak kebijakan yang lokusnya bertumpu kepada pemerintahan. Sedangkan, governance merupakan tata kelola pemerintahan yang fokusnya bukan bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintahan saja, tapi semua lembaga dan masyarakat umum yang orientasinya dan tujuannya mewujudkan publicness. Menurut Habermas, ‘ruang publik’ adalah ruang mandiri yang terpisah dari negara dan pasar dan sangat penting untuk membuat keseimbangan (equilibrium) antara ketiga ruang ini. Dalam bahasanya sendiri, ‘tujuannya bukan lagi untuk menghapuskan sistem ekonomi kapitalis dan sistem 1
no reviews yet
Please Login to review.