316x Filetype PPTX File size 1.30 MB Source: bpsdm.pu.go.id
I dentifikasi Proyek KPBU
TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU
Perencanaan Proyek Transaksi Proyek Kerjasama Manajemen Pelaksanaan
Kerjasama Penyiapan Proyek Kerjasama Perjanjian Kerjasama (MPPK)
• Identifikasi dan • Penyusunan kajian awal • Perencanaan pengadaan • Perencanaan MPPK:
pemilihan proyek Pra Studi Kelayakan • Pra-kualifikasi Pembentukan unit
kerjasama (Output: Dokumen • Request for Proposal manajemen, dan
• Penetapan prioritas Outline Business Case) • Pelaksanaan pengadaan penyusunan rencana
• Dokumen studi • Penjajakan minat pasar • Penetapan pemenang kerja
pendahuluan (market sounding) lelang • Pelaksanaan MPPK:
• Permohonan rencana • Pendirian Badan Usaha Tahap pra-konstruksi,
dukungan/ jaminan Pelaksana tahap konstruksi, dan
Pemerintah (kalau ada) • Penandatanganan tahap operasi
• Penyusunan kajian akhir Perjanjian Kerjasama
Studi Kelayakan (Output: Dokumen
(Output: Dokumen Perjanjian Kerjasama)
PROSES IDENTIFIKASI Final Business Case) • Financial Close
PROYEK KPBU
DILAKSANAKAN K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
& P E R U M A H A N R A K Y A T
TAHAPAN PERENCANAAN KPBU
Memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
dengan Badan Usaha berdasarkan RPJMN, Renja Pemerintah, Renstra dan Renja
T U J U A N Kementerian/Lembaga, dan Renja Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
Mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan
keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU.
Penyusunan KPBU diusulkan
Rencana Penganggaran Identifikasi dan KEPUTUSAN DAFTAR
Anggaran KPBU penetapan KPBU LANJUT/ kepada Menteri RENCANA
TIDAK KPBU Perencanaan KPBU
KPBU
Sumber: Sesuai dengan Indikasi perlu tidaknya
APBN peraturan dukungan dan/atau
APBD perundang- jaminan Pemerintah dan • Menjadi pertimbangan
Studi kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah
Pinjaman/Hibah undangan pendahuluan prioritas nasional • Diperbaharui secara berkala
Lainnya untuk diumumkan dan
disebarluaskan
Konsultasi • PJPK menginformasikan status
publik KPBU minimal 1 kali dalam
setahun kepada Menteri
Perencanaan untuk dievaluasi
Untuk memperoleh pertimbangan
mengenai manfaat dan dampak KPBU
terhadap kepentingan masyarakat K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
& P E R U M A H A N R A K Y A T
A L U R P R O S E S I D E N T I F I K A S I P R O Y E K K P B U
BAPPENAS Kementerian Sektor
Renstra
RPJP RPJM Nas Renstra Daftar
RPJP RPJM Nas K/L INSTANSI
K/L Daftar Proyek KPBU CAKUPAN
(20 thn) (5 thn) Panjang Daftar Proyek KPBU CAKUPAN
(20 thn) (5 thn) (5 thn) subsektor dengan PEMBERI
(5 thn) subsektor dengan SUB
SUB
Proyek saringan awal AMK KONTRAK
saringan awal AMK SEKTOR
Kerjasama SEKTOR
Daftar Proyek KPBU KEMENTERIAN
Daftar Proyek KPBU CAKUPAN
Sektor dari saringan SEKTOR & CAKUPAN
Sektor dari saringan SEKTOR
sektor oleh AMK SIMPUL KPBU SEKTOR
sektor oleh AMK
RKP Nas Renja K/L KPPIP & PUSAT
RKP Nas Renja K/L
(1 thn) (1 thn) KPBU
(1 thn) (1 thn)
CAKUPAN
CAKUPAN
NASIONAL
NASIONAL
APBN Daftar Proyek
APBN APBN K/L Daftar Proyek
Nas APBN K/L Sektor Publik KEMENKEU
Nas (1 thn) Sektor Publik
(1 thn) (1 thn) (APBN)
(1 thn) (APBN)
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
& P E R U M A H A N R A K Y A T
IDENTIFIKASI PROYEK KPBU TINGKAT NASIONAL/SEKTOR
Instansi Daftar Proyek KPBU
Instansi Non KPBU Subsektor setelah Melaksanakan Persiapan Persiapan
Pengadaan Lingkup
Pemberi melalui penyaringan Kajian Pelaksanaan Pelaksanaan Lingkup
Pemberi Badan Usaha Subsektor
awal menggunakan Kelayakan Proyek KPBU Proyek KPBU Subsektor
Kontrak
Kontrak AMK
Prioritas KPBU Sektor
Laporan Laporan
Kementerian Daftar Proyek KPBU
Kementerian Non KPBU Sektor melalui Kementerian
Lingkup
Terkait & Simpul penyaringan lingkup mengajukan proyek Lingkup
Terkait & Simpul Sektor
sektor menggunakan KPBU sektor Sektor
KPBU
KPBU AMK
Memerlukan Dukungan Pemerintah
tambahan tidak diperlukan Laporan Laporan
kajian bagi Daftar Proyek KPBU
kesiapan proyek Nasional setelah
Lingkup
KPPIP melalui penyaringan Lingkup
KPPIP Nasional
lingkup nasional Nasional
menggunakan AMK
Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah
Belum tersedia diperlukan
Kemenkeu &
Kemenkeu & Kaji ulang anggaran
Unit Pengelola (pasca persetujuan
Unit Pengelola Laporan ke Dukungan Pemerintah
KPPIP/Kemenkeu)
Risiko Kementerian tersedia
Risiko
Daftar Proyek
Sektor Publik
(APBN)
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
& P E R U M A H A N R A K Y A T
no reviews yet
Please Login to review.