PPh Pasal 25
   Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan 
     secara angsuran yang memang tujuannya 
     untuk meringankan beban Wajib Pajak 
     sehingga tetap dapat memenuhi 
     kewajibannya.
   PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT 
     Tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan 
     ini, kita akan mengasumsikan bahwa 
     penghasilan tahun ini sama dengan tahun 
     lalu
   Pengkreditan Pajak Masukan
     Tata cara pengkreditan pajak masukan 
     berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak 
     sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-
     Undang (UU) PPN. Pasal ini mengatur 
     persyaratan faktur pajak yang dapat 
     dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang 
     menyebabkan tidak dapat dikreditkan
    Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan 
    menurut UU PPN:
    Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan 
    dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
    Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak 
    yang sama, masih boleh dikreditkan di masa pajak 
    berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 
    masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum 
    dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan 
    pemeriksaan.
    Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi 
    persyaratan formal dan material.
    Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan 
    keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang 
    paling sedikit memuat:
   PPN Terkait Faktur Pajak Yang Tidak Bisa Dikreditkan
   Jenis PPN dan pajak masukan dimana faktur pajak yang 
   dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan 
   antara lain:
   1.PPN atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum 
   pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
   2.PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan 
   langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak 
   memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, 
   pemasaran dan manajemen PKP.