jagomart
digital resources
picture1_Ppt Ueu Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 5


 247x       Tipe PPT       Ukuran file 3.15 MB       Source: bahan-ajar.esaunggul.ac.id


File: Ppt Ueu Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 5
kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan keuangan negara dan daerah dasar hukum yang digunakan dalam dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada ...

icon picture PPT Power Point PPT | Diposting 01 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
   KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
   Mahasiswa mampu menjelaskan Pengelolaan keuangan 
   Negara dan daerah
  Dasar hukum yang digunakan dalam 
  Dasar hukum yang digunakan dalam 
  pengelolaan keuangan daerah 
  pengelolaan keuangan daerah 
  berdasarkan pada:
  berdasarkan pada:
  - UU RI No 22 Tahun 1999 tentang 
  - UU RI No 22 Tahun 1999 tentang 
  Pemerintah Daerah;
  Pemerintah Daerah;
  - UU RI No 25 Tahun 1999 tentang 
  - UU RI No 25 Tahun 1999 tentang 
  Perimbangan Keuangan antara 
  Perimbangan Keuangan antara 
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
  Daerah;
  Daerah;
  -Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 
  -Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 
  2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
  2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
  dan Kewenangan Propinsi sebagai 
  dan Kewenangan Propinsi sebagai 
  Daerah Otonomi;
  Daerah Otonomi;
  Keuangan daerah adalah semua 
  Keuangan daerah adalah semua 
  hak dan kewajiban yang daoat 
  hak dan kewajiban yang daoat 
  dinilai dengan uang, demikian pula 
  dinilai dengan uang, demikian pula 
  segala sesuatu baik berupa uang 
  segala sesuatu baik berupa uang 
  maupun barang yang dapat 
  maupun barang yang dapat 
  dijadikan kekayaan daerah 
  dijadikan kekayaan daerah 
  sepanjang belum dimiliki/dikuasai 
  sepanjang belum dimiliki/dikuasai 
  oleh negara atau daerah yang 
  oleh negara atau daerah yang 
  lebih tinggi, serta pihak lain sesuai 
  lebih tinggi, serta pihak lain sesuai 
  dengan ketentuan peraturan yang 
  dengan ketentuan peraturan yang 
  berlaku.
  berlaku.
  - Peraturan Pemerintah RI No 105 
  - Peraturan Pemerintah RI No 105 
  Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
  Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
  Pertanggungjawaban Keuangan 
  Pertanggungjawaban Keuangan 
  Daerah;
  Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI No 106 
  - Peraturan Pemerintah RI No 106 
  Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
  Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
  Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
  Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
  Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
  Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
  Perbantuan;
  Perbantuan;
  - Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 
  - Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 
  2000 tentang Informasi Keuangan 
  2000 tentang Informasi Keuangan 
  Daerah.
  Daerah.
  Dasar hukum yang digunakan dalam 
  Dasar hukum yang digunakan dalam 
  pengelolaan keuangan daerah 
  pengelolaan keuangan daerah 
  berdasarkan pada:
  berdasarkan pada:
  - UU RI No 22 Tahun 1999 tentang 
  - UU RI No 22 Tahun 1999 tentang 
  Pemerintah Daerah;
  Pemerintah Daerah;
  - UU RI No 25 Tahun 1999 tentang 
  - UU RI No 25 Tahun 1999 tentang 
  Perimbangan Keuangan antara 
  Perimbangan Keuangan antara 
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
  Daerah;
  Daerah;
  -Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 
  -Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 
  2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
  2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
  dan Kewenangan Propinsi sebagai 
  dan Kewenangan Propinsi sebagai 
  Daerah Otonomi;
  Daerah Otonomi;
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan keuangan negara dan daerah dasar hukum digunakan dalam berdasarkan pada uu ri no tahun tentang pemerintah perimbangan antara pusat peraturan kewenangan propinsi sebagai otonomi adalah semua hak kewajiban daoat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa maupun barang dapat dijadikan kekayaan sepanjang belum dimiliki dikuasai oleh atau lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan berlaku pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi tugas perbantuan informasi...

no reviews yet
Please Login to review.