Authentication
184x Tipe PDF Ukuran file 0.24 MB Source: simdos.unud.ac.id
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN DANA POSYANDU DI DESA DANGIN PURI KELOD DENPASAR Oleh: Kmg Agus Satrya Pramudana, ST.,M.Com I Gusti Made Suwandana, SE., MM I Gst Bgs Honor Satrya, B.bus Com.,MIB I Gst Agung Ketut Gede Suasana, SE., MM JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2015 A. ANALISIS SITUASI Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Depkes RI, 2004). Keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dan swasta, oleh karena itu Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu: Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”, dengan salah satu misi “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kegiatan yang dapat menciptakan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, adapun kegiatan yang dapat menciptakan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan salah satunya ialah Posyandu. Pentingnya pembangunan kesehatan, telah diakui oleh semua pihak. Hasil pengamatan, pengalaman lapangan sampai peningkatan cakupan program semuanya membuktikan bahwa peran serta masyarakat sangat menentukan terhadap keberhasilan, kemandirian dan kesinambungan pembangunan manusia. Peran serta masyarakat itu semakin menampakkan sosoknya, setelah munculnya posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang merupakan wujud nyata peran mereka dalam pembangunan kesehatan (Depkes RI, 1997).Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dalam penyelengaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006). Betapa pentingnya keberadaan posyandu di tengah – tengah masyarakat yang mana posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat. Dalam kegiatan posyandu, masyarakat dapat sebagai pelaksana sekaligus pihak yang memperoleh pelayanan kesehatan serta Keluarga Berencana. Di samping itu wahana ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman serta bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik berbagai masalah keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagai dasar terbentuknya posyandu ialah bertitik tolak dari definisi Ilmu Kesehatan Masyarakat menurut Winslow (1920), yang mana di sebutkan bahwa diharapkan masyarakat itu berusaha untuk dapat menanggulangi masalah kesehatannya sendiri. Dari penjelasan tersebut diatas terlihat bahwa wadah yang paling tepat untuk peran serta masyarakat tersebut ialah “Posyandu” (Sembiring, 2004). Dalam kegiatan posyandu tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat, petugas kesehatan serta sektor- sektor yang terkait dalam membantu melayani keluhan-keluhan masyarakat di lingkungannya, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang dinamis dan produktif yang melibatkan semua sektor terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian posyandu. Salah satu bentuk sumber daya dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dibentuk oleh,dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan teknis petugas puskesmas. Pada dasarnya kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar sekali dan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, karena dengan kesehatan akan memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup yang lain. Sejalan dengan hal tersebut maka kesehatan harus selalu diusahakan oleh setiap pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga pada saatnya mereka dapat hidup layak dari sisi kesehatan. Pembangunan nasional dalam bidang kesehatan melalui program posyandu adalah pembangunan sumber daya manusia untuk tujuan optimasi derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang juga menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Tujuan utama posyandu ialah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari pelayanan posyandu ialah seluruh masyarakat terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS). Kegiatan posyandu terdiri dari Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan Diare. Posyandu memiliki keterkaitan dalam pembangunan manusia, keterkaitan tersebut dapat dilihat dari upaya penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Di Indonesia data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2007, AKI di Indonesia adalah 228/100.000 KH, dan AKB 34/1.000 KH. Sedangkan menurut data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2012 sampai sekarang, AKI di Indonesia adalah 359/100.000 KH, dan AKB 32/1.000 KH. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa AKI masih sangat tinggi sedangkan AKB menurun selama 7 tahun terakhir. Sementara target Mdg’s 2015 yang harus dicapai Indonesia ialah AKI sebesar 102/100.000 KH dan AKB sebesar 24/1000 KH. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa AKI dan AKB masih sangat tinggi dikarenakan Indonesia gagal mencapai target MDG’s 2015 untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan revitalisasi posyandu dan penerapan manajemen yang baik pada posyandu sehingga menimbulkan jalan keluar atas permasalahan AKI dan AKB tersebut. Tujuan Posyandu untuk menurunkan AKB dan AKI ialah untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia di Indonesia. Apabila usia harapan hidup manusia di Indonesia meningkat berarti kualitas hidup manusia di Indonesia menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia pembangunan dari berbagai sisi secara nasional di Indonesia. Giatnya pemerintah mencanangkan sosilisasi dan pengenalan jiwa dan kegiatan kewirausahaan sejak usia dini, memberikan angin segar kepada setiap lini masyarakat untuk berlomba membuat usaha kreatif dan inovatif yang dapat dijual dan memberikan keuntungan atau profit yang tinggi. Kewirausahaan (enterpreneurship) adalah sikap kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan dan bisa mengelola sesuatu sehingga menjadi lebih baik dan menguntungkan (Ciputra dalam Kompas, 2009 Kewirausahaan saat ini tidak hanya dimiliki oleh bidang bisnis dan ekonomi saja, bisa menyasar semua aspek dan bidang dalam kehidupan masyarakat (Kompas, 2009). Contohnya bidang kesehatan, jiwa kewirausahaan bisa dilakukan oleh tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarat. Dimana hasil yang diperoleh adalah meningkatnya kepuasan pasien dan mengurangi masalah kesehatan yang ada. Seperti halnya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita masih merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Kejadian gizi buruk pada balita berdasarkan data perbandingan berat badan menurut umur adalah sebesar 1,7% dan gizi kurang sebesar 9,2%. Terlebih lagi pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas dan relatif sulit memenuhi kebutuhan pangan. Terlebih lagi dengan rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dana posyandu yang minim membuat beberapa program dan kegiatan posyandu tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang di setiap setiap tahunnya. Pada tahun 2007 kejadian kurang gizi pada balita adalah sebesar 3,37%.. Sedangkan kejadian gizi buruk 0,9% di tahun 2010 dan sebesar 0,33% di tahun 2011. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dana untuk pelaksanaan program pemantauan gizi di wilayah kerja Puskesmas Kubu II diperoleh dari APBD dan anggaran PNPM mandiri. Namun jumlahnya
no reviews yet
Please Login to review.