Filetype PDF | Posted on 10 Feb 2023 | 3 years ago
Authentication
digital resources
272x Filetype PDF File size 0.53 MB Source: idr.uin-antasari.ac.id
International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)
Vol. 1, No. 1, April 2015, pages 20-27
KONTRAK JUAL BELI BARANG DALAM CONTRACTS FOR THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) SEBAGAI UPAYA HARMONISASI
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Syaugi Mubarak Seff
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Antasari
Email: syaugimubarakseff@yahoo.com
Abstrak
Upaya harmonisasi hukum merupakan topik yang banyak dibicarakan para sarjana hukum dan pelaku bisnis.
Upaya harmonisasi hukum terhadap aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional dipandang cukup
efisien untuk memungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing
negara. Tujuan utama harmonisasi hukum berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang
bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). CISG dalam mengatur
kontrak semata-mata dilihat dari asas konsensualisme, sehingga ketiadaan barang pada saat kontrak jual beli tidak
mempengaruhi keabsahan kontrak. CISG tidak mengatur tentang hubungan hukum antara sahnya akad dengan
implikasinya. Kontrak jual beli dalam CISG disamping memerlukan persetujuan kedua belah pihak, juga
memerlukan tindakan nyata. Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari setiap hak dan tuntutan pihak ketiga,
kecuali pembeli setuju untuk menerima barang dengan tunduk kepada hak dan tuntutan tersebut.
Kata kunci: Harmonisasi, CISG, kontrak
CONTRACTS OF SELLING AND BUYING IN THE CONTRACTS FOR THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) AS THE MEANS OF HARMONIZATION
OF THE LAWS INTERNATIONAL TRADING
Abstract
The means of law harmonization is a very popular topic discussed by law scholars and business practitioners. The
means of law harmonization through the substantive rules of the law of international trading is regarded efficient
to prevent conflicts among systems of law which are subscribed by each country. The main goal of law
harmonization is to look for homogeneity from fundamental principles through all of systems of law available
(which will be harmonized). CISG in arranging the contract is viewed from the principle of consensus so that the
absence of the things will not affect the validity of the contract. CISG does not arrange the relationship of law
between the validity of a covenant and its implications. The contract of selling and buying in CISG, instead of
requiring an agreement between two sides, requires real actions. The things being sold and bought must be free
of rights and demand of the third side, expect the buyer who agrees to receive the things and complies with the
rights and demands.
Keywords: Harmonization, CISG, Contracts
membawa dampak perkembangan hukum kontrak
1. PENDAHULUAN yang mengadoptir asas-asas universal yang
Munculnya harmonisasi hukum dalam dikembangkan dalam praktik kebiasaan (lex
mercatorial).2
perdagangan internasional dilatarbelakangi oleh Perspektif global, pengharmonisan pluralitas
adanya aturan-aturan hukum dalam kontrak sistem hukum dalam sistem hukum internasional
perdagangan internasional yang dapat menghambat adalah untuk membentuk uniformitas sistem hukum
terlaksananya transaksi perdagangan internasional.1 yang dapat disetujui dan diterima oleh setiap negara
Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum sering dalam melaksanakan transaksi perdagangan
berubah karena tekanan kepentingan ekonomi untuk internasional. Dalam perspektif ini, langkah untuk
memanfaatkan peluang-peluang pasar yang terbuka menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam
lebar. Dinamika hubungan bisnis internasional telah
1Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak 2Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian
Internasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
hal. 29. 20 (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hal. 7-8.
Syaugi, Kontrak Jual Beli Barang Dalam … 21
dua langkah, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi sudah mempertimbangkan segala sistem hukum yang
(sistem pengaturan) dan harmonisasi materi ada.
(substansi). Untuk yang pertama menunjuk pada
langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, 2. METODE PENELITIAN
dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah
harmonisasi norma-norma (materi hukum).3 penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini
Harmonisasi hukum dalam era globalisasi digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas dan
sejalan dengan batasan perdagangan bebas itu sendiri. norma-norma hukum dari berbagai hukum yang
Artinya, sebagai suatu pertukaran komoditas- mengatur tentang kontrak jual beli barang. Penelitian
komoditas antar negara berdaulat tanpa halangan- hukum normatif lazim disebut juga dengan penelitian
halangan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi doktrinal, sebagai lawan dari penelitian empirik atau
perdagangan tersebut. Dalam konteks harmonisasi non-doktrinal.8
hukum ini, upaya untuk memberikan jaminan dan Wujud metode penelitian normatif tidak hanya
kepastian hukum di Indonesia menjadi semakin tertuju pada pemecahan masalah klinis, melainkan
penting.4 Berkenan dengan hal itu, dalam melakukan
upaya harmonisasi hukum perlu juga memperhatikan ditujukan pada usaha menggali asas dan doktrin
prinsip-prinsip hukum Islam selain prinsip-prinsip hukum Islam.9 Dalam penelitian ilmu hukum,
global itu sendiri. pengkajian hukum untuk menemukan asas atau
Globalisasi ekonomi menjadi faktor pendorong doktrin hukum positif yang berlaku menurut
penyeragaman atau harmonisasi hukum komersial Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip
internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya Bambang Sunggono disebut sebagai studi dokmatik
10
upaya yang terus-menerus oleh para teoritisi dan atau yang dikenal dengan doctrinal research.
praktisi hukum komersial untuk menciptakan prinsip Sesuai dengan jenis penelitiannya yang normatif
5 6 dimana fokus pada bahan-bahan hukum yang tertulis,
kontrak komersial internasional. CISG adalah prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan
merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional melalui studi kepustakaan dengan teknik studi
yang mengatur tentang kontrak jual beli barang dokumen. Pencarian bahan hukum dimulai dengan
internasional sebagai upaya harmonisasi hukum di mencari dan mengumpulkan literatur-literatur yang
bidang perdagangan internasional. berkaitan dengan topik yang dikaji.
Penelitian ini didukung oleh penelitian Penelitian hukum dalam disertasi ini terutama
sebelumnya yang dilakukan oleh Taufikurrahman,7 didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat
dimana menunjukkan bahwa potensi berlakunya normatif-preskriptif. Aspek normatif-preskriptif ini
CISG dalam lalu lintas perdagangan internasional dalam konteks pengembangan ilmu hukum
sangat besar sekali. CISG tidak hanya mengikat pada diperlukan untuk menemukan kaedah hukum. Dalam
negara-negara peserta saja, tetapi juga negara-negara keperluan untuk menemukan kaedah hukum
bukan peserta. Salah satu hal yang mendasar dari dipahami berdasarkan ”sudut pandang hermeneutika
banyaknya negara yang mengikatkan diri pada CISG
adalah disebabkan karena adanya karakter hukum” yang meliputi dua makna yaitu metode
internasional yang melekat pada CISG. Hal ini interpretasi atas teks-teks hukum atau metode
dikarenakan kontrak jual beli yang ada pada CISG memahami suatu naskah normatif dan metode
11
penemuan hukum.
3Kusnu Goesniadhie Harmonisasi Hukum 7Taufiqurrahman, "Karakter Pilihan Hukum
Dalam Perspektif Perundang-undangan (lex Di Bidang Kontrak Jual-Beli Barang Internasional
Spesialis Suatu Masalah), (Suarabaya: JP Bokks, Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Nasional",
2006), hal. 105. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
4Ibid., hal. 98. Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hal.3.
5Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip 8Soetandyo Wignyosoebroto, Kumpulan
UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Perkuliahan dalam Mata kuliah Penulisan Disertasi
Penyelesaian Bisnis Internasional, (Jakarta: Sinar Program Doktor Ilmu Hukum Departemen
Grafika, 2004), hal.126. Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro
6United Nations Convention on Contracts for Semarang, 2000.
the International Sale of Goods 1980 (CISG) 9Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi
merupakan hasil kesepakatan yang bersifat politis Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,
dari salah satu organ PBB, yaitu UNCITRAL (United 2001), hal. 95.
10
Nations Commission on International Trade Law), Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
sehingga diberi nama konvensi. CISG adalah produk Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
dari suatu konferensi diplomatik yang hal.86.
diselenggarakan oleh Sekretaris Umum Perserikatan 11Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum Teori
Bangsa-Bangsa (PBB) bertempat di Vienna pada Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks,
tanggal 10-11 April 1980 berdasarkan atas resolusi (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.48.
Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1976.
22 International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol. 1, No. 1, April 2015, pages 20-27
Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian Peserta), maka dalam hal ini CISG tetap dapat berlaku
studi kepustakaan, dianalisis secara kritis dengan berdasarkan Pasal 1 (1) (b) sekalipun salah satu pihak
metode analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dalam kontrak bertempat usaha di negara non-peserta
mendasarkan atau bertumpu pada penafsiran hukum konvensi, atau syarat otonomi hanya dimiliki salah
(legal interpretation), penalaran hukum (legal satu peserta (Iraq), sebagaimana yang diatur dalam
reasoning), dan argumentasi hukum (legal Pasal 1 (1) (a).
argumentation) secara runtut dan runtun, dengan ciri- CISG dapat juga berlaku manakala salah satu
ciri;12 (1) positivitas, mengandung maksud bahwa dari pihak memiliki tempat usaha di suatu negara
hukum harus memiliki otoritas; (2) koherensi, artinya peserta "jika aturan-aturan hukum internasional
hukum harus mewujudkan sebagai tatanan privat mempengaruhi atau dapat menyebabkan
kehidupan; (3) keadilan, berisi nilai-nilai yang diterapkannya hukum suatu Negara Peserta” (Pasal 1
digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia (1) (b)). Misalnya, jika suatu pihak Mesir dan suatu
secara tepat. pihak Indonesia memilih hukum Mesir sebagai
pilihan hukum dalam kontrak, maka CISG biasanya
3. HASIL DAN PEMBAHASAN akan berlaku karena Mesir merupakan negara peserta
meskipun Indonesia bukan negara anggota CISG.
3.1. Ruang Lingkup Berlakunya. Para pihak yang memenuhi syarat otonomi
Konvensi ini berlaku terhadap kontrak jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) (b) dapat
barang yang dilakukan antara pihak yang memiliki melepaskan diri baik sebagian atau keseluruhan dari
tempat usaha di negara yang berbeda, apabila : a) ketentuan-ketentuan substantif CISG, manakala para
negara-negara tersebut merupakan negara peserta pihak menuangkan secara tegas dalam klausula
konvensi, atau b) apabila aturan-aturan dan hukum kontraknya.
perdata internasionalnya menunjuk pada penerapan Konvensi ini hanya mengatur pembuatan
hukum dari negara peserta (Pasal 1). kontrak (formation of the contract) jual beli, hak dan
Pasal ini berisi tentang dipilihnya CISG sebagai kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari
pilihan hukum yang mengatur kontrak jual beli kontrak. Kecuali diatur secara tegas, konvensi tidak
barang internasional. Berdasarkan Pasal 1 CISG, ada mengatur hal-hal yang berkaitan dengan : syarat
dua keadaan yang menjadikan Konvensi sebagai sahnya kontrak atau kebiasaan tentang itu; akibat
hukum yang mengatur kontrak jual beli barang yang ditimbulkan kontrak, yang dikandung oleh
internasional, yaitu : (a) terpenuhinya syarat otonomi barang yang dijual (Pasal 4).
(otonomous requirements); (b) adanya penunjukan Pasal 4 (a) yakni tentang keabsahan suatu
hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum Perdata kontrak tidak diatur dalam CISG, karena banyaknya
Internasional (the rules of Private International Law) keragaman hukum masing-masing negara tentang
sebagaimana diatur pada Pasal 1 (1) (b) CISG.13 keabsahan suatu kontrak. Oleh karenanya, diserahkan
Pasal 1 (1) (a) CISG menetapkan dua cara kepada hukum masing-masing negara. Sedang Pasal
bagaimana ia dapat menjadi hukum dari suatu kontrak 4 (b) mengandung bahwa tidak ada hubungan hukum
jual beli. Pertama, berdasarkan Pasal 1 (1) (a), CISG antara pembatasan sahnya suatu kontrak dengan
berlaku apabila para pihak dalam kontrak jual beli akibat yang ditimbulkan dari akad jual beli. Dengan
tersebut bertempat usaha di negara-negara yang kata lain CISG tidak mengatur tentang hubungan
berbeda, yang semuanya merupakan Negara Peserta hukum antara sahnya akad dengan implikasinya.
(Contracting States). Misalnya, jika suatu perusahaan Dalam Pasal ini dijelaskan juga bahwa hal-hal yang
yang bertempat usaha di Mesir menjual kepada suatu terkait dengan keabsahan kontrak dan akibat yang
pihak yang bertempat usaha di Syiria, CISG akan ditimbulkan dari sebuah kontrak, tunduk pada hukum
berlaku karena baik Mesir maupun Syiria merupakan nasional masing-masing.
Negara Peserta. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (1) (a) Pasal 4 di atas sejalan dengan dengan prinsip
CISG, pihak-pihak yang memiliki tempat usaha atau UNIDROIT (International the UNIDROIT Principles
tempat tinggal kebiasaan di negara peserta yang of International Contracts) yang tidak mengatur
berbeda, secara otomatis terikat oleh aturan CISG syarat sahnya kontrak. Pasal 3.1 menyebutkan:
sekalipun di dalam kontrak tidak ditegaskan. "These Principles do not deal with invalidity arising
Jika suatu perusahaan Iraq (Iraq adalah Negara from; (a) lack of capacity; (b) lack of authority, and
14
Peserta) membuat kontrak jual beli dengan suatu (c) immorality or illegality".
perusahaan Indonesia (Indonesia bukan Negara
12 13
Jazim Hamidi, Disertasi, Program Taufikurrahman, Op.Cit., hal. 277.
14
Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2005, UNIDROIT Principles of International
hal. 29. Dikutip dari Slamet Suhartono, “Vage commercial contracts 2004, Rome, International
Normen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tindakan Institute for the Unification of Private Law, 2004, hal.
Tata Usaha Negara”, Ringkasan Disertasi, Program 94.
Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang,
2009, hal.6.
Syaugi, Kontrak Jual Beli Barang Dalam … 23
3.2. Prinsip Umum Kontrak Dalam CISG autonomous interpretation of uniform law can also be
Permasalahan yang tidak secara tegas defined in a positive sense. The Convention's terms
diselesaikan di dalam Konvensi ini diselesaikan are concepts are to be interpreted in the context of the
sesuai dengan "prinsip umum" (mabadi'i al-ammah). convention itself. If a certain term or concept is well-
Jika tidak ada aturan tersebut di dalam prinsip umum known in domestic law, and the same term or concept
itu didasarkan pada hukum perdata internasional. is used in a Convention but with a different meaning,
Dalam hal menafsirkan konvensi, perlu the difference in interpretation is not a literal
dipertimbangkan sifat internasionalnya dalam rangka argument, not a matter of different meaning of the
meningkatkan keseragaman serta words."
mempertimbangkan pelaksanaannya dengan "good Pasal 7 (2) CISG mensyaratkan bahwa
faith" (hasan an-niat). “permasalahan-permasalahan mengenai hal-hal yang
Pasal 7 dari CISG menyebutkan : diatur dalam Konvensi ini, yang tidak secara tegas
(1) In the interpretation of this Convention, diatur penyelesaiannya oleh CISG, harus diselesaikan
regard is to be had to its international character and sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum (the
to the need to promote uniformity in its application general principle) berdasarkan mana permasalahan
and the observance of good faith in international itu diatur. Jika tidak ada aturan tersebut di dalam
trade. prinsip-prinsip hukum umum (General Principles of
(2) Questions concerning matters governed by Law), maka didasarkan pada hukum perdata
this Convention which are not expressly settled in it internasional. Prinsip hukum umum (general
are to be settled in conformity with the general principles of law) adalah prinsip yang berlaku di
principles on which it is based or, in the absence of semua negara atau di mayoritas sistem hukum negara
such principles, in conformity with the law applicable di dunia.
by virtue of the rules of private international law. 3.3. Penawaran dan Penerimaan
Ada 2 (dua) perangkat hukum dalam Pasal 7 (1),
yaitu menghormati karakter internasional CISG dan Permintaan seseorang untuk membuat kontrak
kebutuhan untuk mempromosikan keseragaman ditujukan kepada salah satu atau lebih orang tertentu,
(promote uniformity). Sedang dalam Pasal 7 (2) juga disebut penawaran (offer/ aanbod). Adapun
terdapat 2 (dua) perangkat hukum, yaitu: (i) sesuai penerimaan (acceptance/ aanvaarding) adalah
dengan prinsip-prinsip umum (general principles) manakala suatu pernyataan yang dibuat atau sikap
yang didasarkan pada konvensi, (ii) menunjuk pada ditunjukkan oleh pihak yang ditawari (the offeree)
aturan-aturan hukum internasional privat yang berarti menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran.
mencari solusi di luar konvensi. Suatu penawaran dan juga penerimaan
Ada beberapa isu yang muncul terhadap Pasal 7 merupakan tindakan hukum sepihak. Bila A
di atas, yaitu berkaitan dengan pengertian sifat menyampaikan kepada B bahwa ia hendak menutup
internasional (international character) terhadap suatu perjanjian dengannya dan jika B selanjutnya
kebutuhan untuk mempromosikan keseragaman menyatakan siap untuk menerima penawaran
dalam penerapannya. Tujuan dari ketentuan ini tersebut, hal di atas juga berarti bahwa A telah
adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa memberikan penawaran dan B telah menerima
konvensi ini harus dipahami secara sama atau penawaran tersebut.
seragam tanpa dipengaruhi oleh penafsiran dari Tentang kapan efektif dari berlakunya
berbagai sistem hukum yang ada. Ini sejalan juga penawaran, Pasal 15 CISG menegaskan bahwa
dengan tuntutan perdagangan dunia yang penawaran mulai berlaku pada saat diterima oleh
mendalilkan bahwa: tidak ada jalan lain untuk hukum penerima penawaran. Ayat (1) dari Pasal 15
nasional yang harus diakui dalam penafsiran ("no menyebutkan bahwa penawaran berlaku efektif
recourse to national law should be admitted in ketika sampai kepada si penawar. Mengenai kapan
interpretation").15 sampainya penawaran, Pasal 24 menyebutkan bahwa:
Hal ini dikarenakan bahwa konvensi ini "penawaran, pemberitahuan penerimaan, atau setiap
memiliki interpretasi yang otonom. Maksud dari arti maksud lainnya “diterima” oleh yang dituju apabila
otonom ini adalah manakala tidak ada konsep hukum disampaikan kepadanya secara lisan atau dikirim
yang ada dalam hukum negara, maka penafsiran yang secara langsung kepadanya melalui berbagai cara, ke
ada dalam konvensi tersebut dipakai. Martin Gebaur tempat usahanya atau alamat suratnya, atau apabila ia
berpandangan, yaitu : 16 tidak memiliki tempat usaha atau alamat surat, ke
"The following definition has been provided: an tempat tinggal tetapnya." Sedang ayat (2) Pasal 14
interpretation may be qualified as 'autonomous' if it menyebutkan bahwa penawaran dapat ditarik jika
does not proceed by reference to the meaning and belum sampai kepada si penawar atau dalam waktu
particular concepts of a specific domestic law. This yang bersamaan.
15http://www.cisg.law.pace.edu/cisg. 16Roy Goode, et.al., Transnational
Commercial Law Text, Cases, And Materials,(New
York:Oxford University Press, 2007), hal. 273.
no reviews yet
Please Login to review.
