Kementerian Pertahanan RI                               
             PEDOMAN PERTAHANAN SIBER                                     i 
              
                                                      
             Kementerian Pertahanan RI                               
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                        PEDOMAN  
                          PERTAHANAN SIBER 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                           KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
                                                2014 
             PEDOMAN PERTAHANAN SIBER                                     i 
              
                                                                                    
                   Kementerian Pertahanan RI                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                 
                                                          KEMENTERIAN PERTAHANAN 
                                                               REPUBLIK INDONESIA 
                                                         KEMENTERIAN PERTAHANAN 
                                                                      BLIK INDONESIA 
                                 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
                                                             NOMOR   82  TAHUN 2014 
                                                                                   
                                                                           TENTANG 
                                                                                    
                                                             PEDOMAN PERTAHANAN SIBER 
                                                                                       
                                                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
                                                MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 
                                                                                    
                                                                                    
                   Menimbang      :    a.                bahwa untuk menjabarkan Pedoman Strategis 
                                                         Pertahanan Nirmiliter perlu ditetapkan Pedoman 
                                                         Pertahanan Siber; 
                                                  b.     bahwa  pedoman  pertahanan siber  merupakan acuan 
                                                         dasar bagi Kementerian Pertahanan/TNI dalam rangka 
                                                         penyelenggaraan pertahanan siber; 
                                                  c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
                                                         dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu 
                                                         menetapkan Peraturan Menteri                            Pertahanan tentang 
                                                         Pedoman Pertahanan Siber; 
                    
                   Mengingat                 :   1.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
                                                         Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
                                                         Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
                                                         Negara Republik Indonesia Nomor 4169; 
                                                  2.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
                                                         Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
                                                         Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor58, Tambahan 
                                                         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
                                                  3.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
                                                         Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
                                                         Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
                                                         Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
                                                  4.   Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 
                                                         tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara 
                                                         Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 973); 
                                                  5.     Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 
                                                         tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (Berita 
                                                         Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1567); 
                                        
                   PEDOMAN PERTAHANAN SIBER                                                                        ii 
                    
                                                    
            Kementerian Pertahanan RI                              
                                                    
                                            MEMUTUSKAN 
                                                    
            Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN 
                              PERTAHANAN SIBER 
                                                    
                                                Pasal 1 
                                                    
            Pedoman Pertahanan Siber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
            merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
             
                                                Pasal 2 
                                                    
            Pedoman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan 
            dasar bagi Kementerian Pertahanan/TNI dalam rangka penyelenggaraan 
            pertahanan siber. 
                                                    
                                                Pasal 3  
                                                    
            Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
             
            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
            Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
             
             
                                          Ditetapkan di   Jakarta 
                                          pada tanggal 17 Oktober 2014 
                   
                                                  MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 
                                                       
                                                                 Cap / Tertanda 
                                                       
                                                            PURNOMO YUSGIANTORO 
                                                       
                Diundangkan di    Jakarta 
                pada tanggal 17 Oktober 2014                  Paraf: 
                                                               
            MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA               1.  Karo TU                     :……. 
                           REPUBLIK INDONESIA,                2.  Kabag TU Dukmen     :……. 
                                                              3.  Kabag TU Dukwamen :……. 
                              Cap / Tertanda 
                                                              4.  Kabag TU Duksekjen  :……. 
                              AMIR SYAMSUDIN                  5.  Kabag Takahdissip     :……. 
                 
         BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1712     
                                          
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
            PEDOMAN PERTAHANAN SIBER                                   iii