• LATAR BELAKANG&ASPEK LEGAL PIDI
  • KONSEP DAN KEBIJAKAN PIDI
  • PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PIDI
  • DATA PERKEMBANGAN PIDI
  • EVALUASI PIDI
 Perubahan Sistem Pendidikan Dokter 
 Perubahan Sistem Pendidikan Dokter 
               di Indonesia
               di Indonesia
                       
    1. Undang Undang Sisdiknas 20 / 2003  
                               
    1. Undang Undang Sisdiknas 20 / 2003   
      Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi  
      Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi  
      (KBK) pada semua Fakultas termasuk FK
      (KBK) pada semua Fakultas termasuk FK
    2. Undang Undang Praktik Kedokteran 29 / 2004  
                                     
    2. Undang Undang Praktik Kedokteran 29 / 2004   
      Standar Pendidikan Profesi Dokter  KBK dimulai 
      Standar Pendidikan Profesi Dokter  KBK dimulai 
      sejak th 2005 di FK Andalas dan diwajibkan 
      sejak th 2005 di FK Andalas dan diwajibkan 
      diseluruh FK sejak tahun 2007
      diseluruh FK sejak tahun 2007
    3. Undang Undang Pendidikan Kedokteran 20/2013
    3. Undang Undang Pendidikan Kedokteran 20/2013
    4. World Federation of Medical Education (WFME) 
    4. World Federation of Medical Education (WFME) 
      bahwa pendidikan dokter terdiri dari 2 tahap 
      bahwa pendidikan dokter terdiri dari 2 tahap 
      yaitu Basic Medical Education dan Internsip 
      yaitu Basic Medical Education dan Internsip 
          PROGRAM INTERNSIP 
           DOKTER INDONESIA
                 DIATUR 
           PERATURAN MENTERI KESEHATAN
               REPUBLIK INDONESIA
           NOMOR 299/MENKES/PER/II/2010
                DASAR HUKUM:
           UU 20 / 2003 tentang SISDIKNAS
        UU 29 / 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN
           UU 36 / 2009 tentang KESEHATAN
         UU 20/2013 tentang PENDIDIKAN DOKTER
        PERKONSIL NO 1 /2010 tentang REGISTRASI 
                 INTERNSIP
              DASAR HUKUM
          UNDANG-UNDANG NO.20/2013 TENTANG
                 PENDIDIKAN DOKTER
   1.  Pasal 7 ayat (7) : Program profesi dokter dan dokter gigi dilanjutkan 
    dengan program Internsip. 
   2. Pasal 7 ayat (7) penjelasan: Internsip adalah pemahiran dan pemandirian 
    dokter yang merupakan bagian dari Program penempatan wajib 
    sementara paling lama 1 (satu) tahun
   3. Pasal 7 ayat (8) : Program Internsip dilaksanakan secara nasional bersama 
    oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 
    Pendidikan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
    dibidang Kesehatan, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi rumah sakit 
    pendidikan, organisasi profesi dan konsil kedokteran Indonesia;
   4. Pasal 38 ayat (2) : Penempatan wajib sementara pada Program Internsip  
    diperhitungkan sebagai masa kerja
             PERATURAN MENTERI KESEHATAN
                 REPUBLIK INDONESIA
              NOMOR 299/MENKES/PER/II/2010
         PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
    NOMOR 1/2010 TENTANG REGISTRASI DOKTER PROGRAM INTERNSIP