Word DOCX | Diposting 20 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
298x Tipe DOCX Ukuran file 0.06 MB Source: repository.unpas.ac.id
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN PADA PENYULUH
PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DI BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)
KABUPATEN KARAWANG
Oleh :
YANTO
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari belum optimalnya implementasi kebijakan
penyuluhan pertanian pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang. Tujuan
penelitian ini yaitu (1) Implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pada Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) di Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang; dan (2) Faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan penyuluhan pertanian pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Badan
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,
adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan
seperti observasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pada
PPL di BP4K Kabupaten Karawang didominasi dengan ceramah, diskusi, dan kunjungan baik
anjangsana maupun anjangkarya. Hal tersebut karena dana yang tersedia untuk melaksanakan
metode penyuluhan sangat terbatas, jadi dengan penggunaan metode tersebut materi
penyuluhan dapat tersampaikan kepada para petani dengan dana yang relatif murah; (2)
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyuluhan pertanian pada PPL BP4K
Kabupaten Karawang yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
ABSTRACT
This research is motivated by agricultural extension policy which implementation is
not opitmal in agricultural Extension Workers (PPL), at the Executive implementer of
education for Agriculture, Fisheries, and Forestry (BP4K) in Karawang district. The aim of
this research are (1) The implementation of policy for agricultural education in the
Agricultural Extension Workers (PPL) in the Executive implementer of education for
Agriculture, Fisheries, and Forestry (BP4K) in Karawang district and (2) The Factors which
affecting to implementation of agricultural education policy in Agricultural Extension
Workers (PPL) in the Executive implementer of education for Agriculture, Fisheries, and
Forestry (BP4K) in Karawang district .
The method used in this research is qualitative method, the data collection techniques
is the study of literature and field studies such as observation and interviews.
The results of the research showed that: (1) implementation of the policy on agricultural
extension BP4K PPL in Karawang district is dominated by speech, discussions, and visits to
both anjangsana (a visit of a high official to the field for inspection) or anjangkarya (field
trip). This case is caused by funding is limited and is not available to implementation of the
extension method. therefore by using of such methods, extension materials can be conveyed
to all farmers by inexpensive funding ; (2) The Factors which affecting to implementation of
agricultural extension policy on PPLBP4K Karawang district namely communication,
resources, disposition and birocration structure.
1
2
1. PENDAHULUAN kebijakan dalam rangka meningkatkan
kinerja yang salah satunya berhubungan
Peranan sektor pertanian dalam dengan kinerja sektor pertanian.
perekonomian nasional begitu penting dan Ruang lingkup sektor pertanian
strategis, adapun hal ini terutama karena sebagaimana Undang-Undang Nomor 16
sektor pertanian masih memberikan lapangan Tahun 2006 tentang SP3K yaitu tanaman
pekerjaan bagi sebagian besar penduduk pangan, hortikultura, perkebunan, dan
yang ada di pedesaan dan menyediakan peternakan yang selanjutnya disebut
bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain pertanian adalah seluruh kegiatan yang
dari sektor pertanian adalah menyediakan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,
bahan mentah bagi industri dan pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan
menghasilkan devisa negara melalui ekspor sumber daya alam hayati dalam
non migas, bahkan sektor pertanian mampu agroekosistem yang sesuai dan
menjadi katup pengaman perekonomian berkelanjutan, dengan bantuan teknologi,
nasional dalam menghadapi krisis ekonomi modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk
yang melanda Indonesia dalam satu mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
dasawarsa terakhir ini. kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
Upaya peningkatan dan kebijakan ini memberikan posisi strategis
pengembangan pertanian nasional pada bagi penyuluh khususnya di Kabupaten dan
realitas terus dilakukan oleh pemerintah Kota dalam menjelaskan tujuan dari
pusat melalui berbagai cara termasuk kebijakan SP3K.
didalamnya dengan mengeluarkan beberapa Salah satu Kabupaten yang
kebijakan mengenai pertanian seperti melakukan kebijakan SP3K yaitu Kabupaten
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Karawang yang merupakan Kabupaten
16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dengan kepemilikan lahan pertanian yang
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan cukup luas di Jawa Barat. Adapun dalam
(SP3K). Tujuan dari kebijakan tersebut rangka menjalankan kebijakan SP3K
dalam rangka untuk melakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
pembangunan pertanian, perikanan, dan telah membentuk Badan Pelaksana
kehutanan yang berkelanjutan dimana hal ini Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
dilakukan melalui sistem penyuluhan Kehutanan (BP4K) melalui Peraturan Daerah
pertanian, perikanan dan kehutanan. Pada Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010
sisi ini sistem penyuluhan berkaitan dengan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
seluruh rangkaian pengembangan Lain Kabupaten Karawang. BP4K
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, Kabupaten Karawang memiliki konsentrasi
serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pada upaya peningkatan kualitas dan
melalui pelaksanaan penyuluhan. kuantitas SDM aparatur dan kualitas petani-
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dalam nelayan, peningkatan kompetensi dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 kapasitas kelembagaan penyuluhan dan
tentang SP3K memperlihatkan bahwa kelembagaan petani-nelayan dan
penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi peningkatan sistem penyuluhan pertanian,
pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka perikanan dan kehutanan. Sedangkan dalam
mau dan mampu menolong dan menjalankan tugas dilapangan, BP4K
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan
informasi pasar, teknologi, permodalan, dan (PPL).
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk Pada dasarnya PPL merupakan
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, petugas dari BP4K yang diperbantukan
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta untuk memberikan pengarahan, pembinaan,
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian dan penyuluhan di bidang pertanian dengan
fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal basis administrasi kecamatan. Sebelum
tersebut, penyuluh merupakan implementor membina, Penyuluh Pertanian Lapangan
Jurnal Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian
3
perlu melakukan pendekatan dengan kenyataan 3983; (d) sarana dan prasarana,
memahami kemampuan kelompok maupun skor standar 1350, skor kenyataan 894; (e)
perorangan agar materi yang disampaikan serta pembiayaan, skor standar 270, skor
kepada petani dapat dicerna dengan baik kenyataan 210. Selanjutnya berdasarkan
oleh petani. Selanjutnya dapat diadopsi observasi dapat terlihat beberapa
dengan baik agar petani senantiasa permasalahan yang diduga disebabkan: (1)
meningkatkan efisiensi usaha pertaniannya. Operasional kebijakan penyuluhan pertanian
Penyuluh Pertanian Lapangan dibekali oleh PPL yang tidak tepat, atau menyimpang
kemampuan meliputi pengetahuan, dari rumusan kebijakan pertanian dalam
ketrampilan, dan sikap sebagai pengajar. memandirikan kelompok tani; (2)
Penyuluh pada PPL bertugas Pengorganisasian implementasi kebijakan
memberikan dorongan kepada petani agar penyuluhan pertanian pada PPL yang tidak
mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan benar atau telah menyimpang dari tujuan
cara hidup yang lebih sesuai dengan memandirikan kelompok tani.
perkembangan jaman, perkembangan Permasalahan lain muncul ketika
teknologi pertanian yang lebih maju. Dengan BP4K terbentur dengan berbagai
demikian seorang penyuluh pertanian BP4K keterbatasan sumber daya dimana hal ini
dalam melaksanakan tugasnya mempunyai menggangu operasionalisasi tugas dan fungsi
tiga peranan: PPL, hal ini diduga merupakan faktor yang
1. Berperan sebagai pendidik, memberikan menghambat implemenasi kebijakan SP3K
pengetahuan atau cara-cara baru dalam di berbagai daerah Kabupaten Karawang.
budidaya tanaman agar petani lebih Selain itu faktor miss komunikasi yang terus
terarah dalam usahataninya, terjadi terkait pemahaman dan prosedur
meningkatkan hasil dan mengatasi dilapangan antara BP4K Kabupaten dengan
kegagalan-kegagalan dalam usaha PPL di daerah berimplikasi pada tidak
taninya; maksimalnya pelaksanaan penyuluhan.
2. Berperan sebagai pemimpin, yang dapat Permasalahan dari implementasi
membimbing dan memotivasi petani agar kebijakan SP3K oleh PPL tersebut
mau merubah cara berfikir, cara kerjanya berdampak pada kinerja sektor pertanian
agar timbul keterbukaan dan mau Kabupaten Karawang dimana berdasarkan
menerima cara-cara bertani baru yang Data BPS (2016) dapat diketahui bahwa luas
lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga lahan sawah pada tahun 2015 mencapai
tingkat hidupnya lebih sejahtera; 99.558 Ha turun menjadi seluas 96.482 Ha di
3. Berperan sebagai penasehat, yang dapat tahun 2016. Selanjutnya penurunan terjadi
melayani, memberikan petunjuk-petunjuk juga pada produksi padi dimana pada tahun
dan membantu para petani baik dalam 2016 hanya mencapai 1.489.429 ton,
bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja bandingkan pada tahun 2015 yang dapat
dalam usahatani memecahkan segala mencapai 1.532.055 ton. Adapun penurunan
masalah yang dihadapi. hasil pertanian tersebut memperlihatkan
bahwa BP4K melalui PPL belum dapat
Permasalahan terjadi ketika mengimplementasikan kebijakan SP3K
implementasi kebijakan mengenai SP3K dengan optimal.
yang dijalankan oleh PPL BP4K Kabupaten
Karawang mengalami berbagai 2. FOKUS PENELITIAN
permasalahan, seperti hasil evaluasi kinerja
BP4K Kabupaten Karawang menunjukan Berdasarkan latar belakang penelitian di
permasalahan dari berbagai aspek PPL atas, maka fokus penelitian ini adalah
seperti aspek; (a) kelembagaan, skor standar implementasi kebijakan penyuluhan
2016, skor kenyatan 1420; (b). ketenagaan, pertanian pada Penyuluh Pertanian Lapangan
skor standar 576, skor kenyataan 494; (c) (PPL) di Badan Pelaksanaan Penyuluhan
penyelenggaran, skor standar 4788, skor Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K)
Jurnal Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian
4
Kabupaten Karawang dengan orientasi variabel itu dapat berinteraksi dengan baik
optimalisasi peran dan tugas PPL di BP3K. maka tujuan kebijakan akan mudah dicapai,
Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan begitu juga sebaliknya. Diantara faktor
Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang tersebut yang sering dianggap sangat penting
Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan adaJah faktor komunikasi dan sumber daya
dan Kehutanan, Kementrian Pertanian, dan organisasi pelaksana kebijakan.
Kelembagaan BP3K perlu diperkuat dan Meskipun demikian masing-masing faktor
diberdayakan agar mampu melaksanakan tersebut diyakini memiliki peranan yang
tugas dan fungsi penyuluhan pertanian secara
lebih optimal. sangat penting dalam keseluruhan proses
implementasi kebijakan
Pada dasarnya Edward III mengemukakan
3. KERANGKA PEMIKIRAN bahwa terdapat 4 (empat) faktor atau
Kebijakan merupakan bentuk upaya variabel kritis dalam implementasi kebijakan
untuk mengetahui dan menyelesaikan publik, yaitu komunikasi sumberdaya, sikap
persoalan yang bersifat umum. Suatu kecenderungan dan struktur birokrasi.
kebijakan dapat terealisir apabila kebijakan Peneliti memandang bahwa model
itu dibutuhkan oleh masyarakat, artinya implementasi kebijakan dari Edwards III
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hams dapat menawarkan landasan teoritis
mencerminkan kehendak atau kepentingan (theoretical basis) yang lebih luas dan
publik karena kebijakan muncul didahului mendalam untuk menopang pertanyaan dari
oleh tindakan-tindakan publik. Untuk penelitian ini, yaitu terkait proses
kepentingan kebijakan, suatu masalah dapat implementasi kebijakan SP3K oleh PPL di
diartikan secara formal sebagai kondisi atau BP3K Kabupaten Karawang. Disamping itu,
situasi yang melahirkan ketentuan-ketentuan pemilihan model Edwards III juga atas
atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada pertimbangan bahwa model ini lebih
rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara memadai untuk dijabarkan kepada
penanggulangannya. organizational level melalui institutional'
arrangement. Hal ini didasari oleh pemikiran
Menurut Edwards III (1980: 1), studi bahwa dalam setiap kebijakan perlu
implementasi kebijakan adalah krusial bagi kejelasan dan peran dari organisasi birokrasi
administrasi publik dan kebijakan publik. yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan adalah tahap Sehingga pendapat Edwards III yang oleh
pembuatan kebijakan antara pembentukan penulis dijadikan teori utama untuk
kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi menganalisis dan mengkaji lebih dalam
kebijakan bagi masyarakat yang mengenai implementasi kebijakan SP3K
dipengaruhmya. oleh PPL di BP3K Kabupaten Karawang.
"The study of policy implementation
is crucial for the study of public Peneliti mengidentifikasi bahwa
administration and public policy. implementasi kebijakan penyuluh pertanian
Policy implementation, as we have lapangan pada Penyuluh Pertanian Lapangan
seen, is the stage of policy making (PPL) di Badan pelaksana Penyuluhan
between the establisment of a policy Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
and the consequences of the policy
for the people whom it affects." Kabupaten Karawang baik dipengaruhi oleh
Adapun keempat faktor atau variable yang aspek komunikasi, sumber daya, disposisi
dikemukakan oleh Edwards III itu memiliki dan struktur birokrasi akan berpengaruh
keterkaitan erat satu sama lainnya. terhadap berhasil atau tidaknya penyuluhan
Asumsinya jika masing-masing faktor atau pertanian pada Penyuluh Pertanian Lapangan
Jurnal Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian
Feed Forward
no reviews yet
Please Login to review.
