266x Filetype PDF File size 0.14 MB Source: journal.unair.ac.id
Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 1, Januari 2001, 49-60.
WACANA MASYARAKAT MADANI (CIVIL-SOCIETY ):
RELEVANSI UNTUK KASUS INDONESIA
Muhammad Asfar
Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga
Lulusan Universitas Airlangga (S-1), dan Universitas Gadjah Mada (S-2)
Abstract
This paper discusses the relevance of the discourse or concept of the civil s o-
ciety in Indonesia by focusing on a basic question "What are the weaknesses
and strengths of the using of civil society as a framework for analysis the I n-
donesian prospect of democracy?" This paper finds that the civil society is
not compatible to the Indonesian collective experience. In concept , the civil
society has its strengths as well as wekanesess. The use of the concept of
civil society may be put not as a given historical product, but should be
looked as a historical process.
Keywords: civil society, Indonesia, democracy, historical prod uct.
Berbagai peristiwa politik dunia 'gelombang demokrasi keempat',
yang terjadi beberapa dekade be- karena proses demokratisasi itu me-
lakangan ini mengantarkan luas sampai setidaknya perten-
para pengamat politik sampai pada gahan dasawarsa 1990-an. Gelom-
satu kesimpulan, bahwa proses bang demokrasi keempat mempun-
demo-krasi dalam skala global tidak yai ciri-ciri di antaranya, peru-
dapat dibendung lagi. Runtuhnya bahannya lebih bersifat global dari-
Tembok Berlin, keberhasilan gera- pada sebelumnya sehingga konse-
kan solidaritas di Polandia, yang kuensinya mempengaruhi lebih
kemudian diikuti dengan maraknya banyak negara (Schmitter, 1995:
gerakan prodemokrasi di berbagai 346-50). Pendek kata, dalam skala
negara Eropa Timur dan Tengah, global, demokrasi merupakan suatu
seperti Yugoslavia, Hungaria, Ce- sistem politik --meminjam istilah
koslowa-kia, dan sebagainya, men- Falk-- yang bersifat keharusan
guatkan tesis di atas. (Falk, 1995: 104-33).
Derasnya proses demokra- Satu hal yang patut dicatat, di
tisasi dan redemokratisasi di berba- berbagai perubahan tersebut, per-
gai belahan dunia sejak penggal anan masyarakat atau civil society
kedua dekade 1980-an itu dinilai (masyarakat madani) dalam proses
Huntington sebagai 'gelombang de- transformasi demokrasi sangat me-
mokrasi ketiga' (Huntington, 1991), nentukan. Betapapun, keberhasilan
atau yang disebut Schmitter sebagai proses itu tidak jarang ditentukan
49
Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 1, Januari 2001, 49-60.
oleh kesediaan para elit pemegang analisis relatif komprehensif tentang
kekuasaan --khususnya militer-- masyarakat madani banyak dike-
untuk turun secara "suka rela". nalkan oleh Hikam (1996), dan be-
Namun tak bisa disangkal berapa penulis lain seperti Arief
bahwa, proses kesediaan para elit Budiman (1992).
pemegang kekuasaan tersebut dise- Tulisan berikut dimaksudkan
babkan oleh adanya desakan dari untuk mencari relevansi wacana
masyarakat madani, baik melalui (diskursus) atau konsep masyarakat
aksi-aksi yang bersifat damai mau- madani di Indonesia dengan mem-
pun gerakan-gerakan yang melibat- fokuskan pada satu pertanyaan:
kan kekerasan fisik. Akibatnya, apakah kelebihan dan kelemahan
studi-studi tentang transformasi menggunakan konsep itu sebagai
demokrasi --di mana masyarakat cara pandang untuk memahami
madani banyak berperan di dalam- prospek demokrasi di Indonesia?
nya-- dan konsolidasi demokrasi
sangat marak pada dekade Masyarakat Madani: Beberapa
1990-an. Beberapa tulisan yang Perdebatan Konseptual
membahas tentang tranformasi de-
mokrasi di antaranya adalah Dalam perkembangan ilmu politik,
Stephani Lawson (1993), William wacana masyarakat madani mem-
(1994), dan Ishiyama (1995). punyai akar historis cukup panjang.
Sejak saat itulah, konsep dan Sejak Aristoteles, konsep tersebut
analisis civil society kembali men- telah menjadi diskursus menarik di
ghiasi buku-buku dan jurnal-jurnal kalangan ilmuwan politik. Namun,
ilmu politik untuk menjelaskan konsep itu tampaknya mempunyai
fenomena munculnya proses de- nuansa yang tidak sama pada
mokratisasi yang berskala global, tahap-tahap perkembangan sejarah
terutama untuk menjelaskan mun- tertentu. Sebelum abad ke-18, mis-
culnya gerakan-gerakan masyarakat alnya, masyarakat madani umum-
madani dalam melakukan transfor- nya diartikan dan dipahami sama
masi demokrasi, baik dari rejim to- dengan pengertian negara, sehingga
talitarian --sebagaimana yang ter- antara term masyarakat madani
jadi di beberapa bekas negara ko- dengan negara (the state) sering di-
munis/sosialis maupun transfor- pakai secara bergantian untuk me-
masi dari rejim otoritarian-- rujuk pada makna yang sama. Baru
sebagaimana yang terjadi di bebera- setelah penggal terakhir abad 18,
pa negara Amerika Selatan atau terminologi ini mengalami perge-
Tengah. Bahkan, konsep dan anal- seran makna. Konsep masyarakat
isis tersebut juga dipakai di berba- madani dipahami sebagai suatu en-
gai negara lain untuk (sekedar) titas yang saling berhadapan den-
menjajagi potensi munculnya gan negara. Negara dan masyarakat
masyarakat madani dalam melaku- madani dipahami sebagai entitas
kan transformasi sosial, ekonomi yang berbeda (Hikam,1996:1-3).
dan politik. Di Indonesia misalnya, Pada perkembangan dewasa
50
Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 1, Januari 2001, 49-60.
ini, konsep masyarakat madani meski mungkin tidak terorganisir
digunakan untuk memahami gera- ketat seperti kelompok keluarga
kan demokratisasi yang bersifat atau RT, buruh, petani dan seba-
universal, sebagaimana yang be- gainya. Secara demikian, masyara-
lakangan ini mendominasi wacana kat madani (Foley and Edwards,
politik di berbagai negara. Pemaha- 1996) harus dipahami sebagai:
man semacam itu terutama
…the realm of private voluntary as-
berkembang setelah keberhasilan
sociation from neighborhood com-
gerakan-gerakan civil society (dan
mittees of interest groups to philan-
kelompok-kelompok pro demokrasi)
thropic enterprises of all short, has
di beberapa negara Eropa Timur
come to be seen as an essential in-
dan Tengah, seperti di Polandia,
gredient in both democratization
Yugoslavia, Hungaria, Cekoslowa-
and the health of established de-
kia, dan sebagainya. Konsep terse-
mocracies.
but kemudian dipahami sebagai
suatu wilayah masyarakat yang in-
Lebih jauh, Eisenstadt (1995:240-2)
dependen dan relatif bebas dari in-
mengajukan empat komponen
tervensi kekuasaan negara.
masyarakat madani sebagai suatu
Jean L. Kahin dan Andrew
prasarat tegaknya demokrasi mod-
Arato misalnya, menkonsepkan
ern dan sekaligus membantu untuk
masyarakat madani sebagai suatu
melakukan transisi dari rejim otori-
kondisi kehidupan masyarakat yang
tarian atau totalitarian menuju de-
tegak di atas prinsip-prinsip
mokrasi:
egaliterisme dan inklusivisme uni-
versal. Sebagaimana yang ditulis
adanya otonomi dari negara ter-
Kohen dan Arato (1992:19):
hadap individu dan kelompok;
di satu sisi masyarakat dan or-
Modern civil-society is based on
ganisasi atau lembaga-lembaga
egalitarian principles and universal
yang ada mempunyai akses ke
inclution, experience in articulating
berbagai lembaga negara, namun
the political will and in collective de-
di sisi lain mereka menerima sua-
cision making is crucial to the re-
tu komitmen tertentu pada komu-
production of democracy.
nitas politik (political comunity)
dan berbagai peraturan yang ada.
Secara kongkrit, masyarakat mada-
Artinya, ada interaksi timbal balik
ni bisa berujud dalam bentuk ber-
dan saling menguntungkan antara
bagai organisasi yang berada di luar
negara dan masyarakat;
institusi-institusi pemerintah yang
mempunyai cukup kekuatan untuk adanya ruang publik (public are-
melakukan kounter atau mengim- nas) yang dapat dijadikan
bangi terhadap negara (Gellner, masyarakat untuk mengaktu-
1995:32). Atau, berupa kelompok- alisasikan diri/kepentingan yang
kelompok yang melakukan gerakan relatif bebas dari intervensi ne-
sosial politik untuk menuntut gara;
adanya transformasi demokrasi masyarakat mempunyai akses ke
51
Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 1, Januari 2001, 49-60.
ruang publik tersebut. negara ini pada perkembangan se-
Meski akar pemikiran lanjutnya menjadi fokus perhatian
masyarakat madani pada dasarnya Hegel dalam filsafat politiknya. Na-
dapat dirunut ke belakang sejak mun, Hegel tidak begitu optimistik
jaman Aristoteles, namun, Cicerolah dalam melihat masyarakat madani.
yang mulai memperkenalkan pe- Bagi Hegel, gagasan tersebut tidak
makaian istilah societes civilis seharusnya diberi kebebasan secara
dalam filsafat politik. Di Eropa, cikal luas, namun membutuhkan super-
bakal masyarakat madani diawali visi dan perlu dikontrol oleh negara.
dengan menguatnya kekua- Menurutnya, kebebasan mengem-
tan-kekuatan politik di luar raja bangkan aspirasi dan kepentingan
ketika pihak kerajaan membu- yang berbeda --yang menjadi ciri
tuhkan upeti atau sumbangan lebih masyarakat madani-- dapat mencip-
besar dari kelompok-kelompok tuan takan kerawanan terhadap ke-
tanah. Namun, perkembangan satuan kelompok atau negara. Di
masyarakat madani secara be- sinilah letak pentingnya keterli-
sar-besaran dimulai sejalan dengan batan (intervensi) negara pada ke-
proses formasi sosial dan peruba- hidupan masyarakat madani. Se-
han-perubahan politik di Eropa aki- bab, jika masyarakat dibiarkan be-
bat pencerahan (enlightenment) dan bas tanpa kontrol dan intervensi
modernisasi dalam menghadapi negara, maka mereka cenderung
persoalan duniawi, yang keduanya menjadi suatu kesatuan yang me-
waktu itu ikut mendorong ter- lumpuhkan dirinya sendiri (a self
gusurnya rejim-rejim absolut (Hi- crippling entity) Perdebatan posisi
kam, 1996). Selanjutnya, perkem- Hegel tentang hubungan negara dan
bangan masyarakat madani secara civil society dapat dilihat dalam
kuat berhubungan dengan Jean Cohen and Andrew Arato
fenomena masyarakat borjuasi (1992:91-115).
Eropa, yang pertumbuhannya di- Betapapun konsepsi Hegel ini
tandai dengan perjuangan untuk kurang mendapat sambutan di
melepaskan diri dari dominasi ne- kalangan pemikir politik kontem-
gara (Rasyid, 1997). porer, namun ia berhasil memberi-
Karena itu secara konseptual, kan sumbangan berharga pada
gagasan masyarakat madani, teru- perkembangan konsep tersebut
tama setelah pertengahan abad 18, (Walzer, 1995: 2), yaitu:
biasanya diletakkan pada posisi
yang saling berhadapan dengan ne-
Hegel tidak mengkonsepsikan
gara. Beberapa pemikir yang me-
masyarakat madani sebagai
nempatkan masyarakat madani se-
suatu kondisi kebebasan yang
cara berhadapan dengan negara
lahir secara alamiah, tetapi se-
adalah Adam Ferguson, Johan Fos-
suatu yang lahir secara historis,
ter, Tom Hodgkins, Emmanuel
yaitu sebagai suatu kehidupan
Sieyes, Tom Paine, dan sebagainya.
etis (ethical life) yang mengambil
Pemisahan antara masyarakat dan
posisi di dalam three-part frame-
52
no reviews yet
Please Login to review.