WORKSHOP DALAM RANGKA REVIEW STATUS
                 PILOT/DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD+ DI INDONESIA
                                 Jakarta, 21 December 2010
                     DATA PILOT/DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD+ PKHB 
                                       S/D DESEMBER 2010 
           Nama Pilot/DA            :   PROGRAM KARBON HUTAN BERAU
           Lokasi                   :   Wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kaltim
           Pelaku dan Penanggung  :     Bupati Berau (selaku ketua Dewan Pengarah 
           Jawab                        PKHB)
           Jangka Waktu Pilot       :   Tahun 2010 – 2014
           Jumlah Dana dan          :   US $ 20 – US $ 50 juta, terutama dari Forum 
           Sumber Dana                  Multi Pihak dan yang kemudian akan 
                                        dikembangkan menjadi Tust Fund dan 
                                        fasilitasi dari TNC sampai saat ini sebesar US 
                                        $ 3 juta dan investasi s/d 2014 sekitar US $ 6 
                                        juta
           Tujuan
           Tujuan umum :
           Implementasi   strategi   pembangunan   rendah   karbon   melalui   perbaikan
           pengelolaan dari berbagai macam sistem penggunaan lahan yang dapat
           mengurangi emisi karbon dan menciptakan mekanisme pendanaan jangka-
           panjang  dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya alam yang
           berkelanjutan. 
           Tujuan khusus : 
                Pengelolaan lahan yang efektif disedikitnya 800.000 hektar hutan
                 produksi, hutan lindung, dan area penggunaan lain (APL). 
                Pengurangan emisi hingga sedikitnya 10 juta ton karbon dioksida atau
                 sekitar 10% dari emisi BAU sebesar 100 juta ton selama periode lima
                 tahun.
                Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang terlibat
                 dalam PKHB  meliputi   peningkatan   pendapatan   masyarakat   dan
                 sumber-sumber mata pencaharian bagi sedikitnya 5.000 penduduk ,
                 Jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
                 pertama mencapai 100%. 
                Mempertahankan   ekosistem   yang   bernilai   tinggi   di   sedikitnya
                 400.000   hektar   lahan   yang   dikelola   secara   baik,   termasuk
                 terpeliharanya   habitat   spesies   penting   seperti   orang   utan   dan
                       terjaganya fungsi daerah aliran sungai sebagai sumber air minum
                       yang bersih.
                      Peningkatan kapasitas institusi yang menjamin perolehan pendanaan
                       yang   berkelanjutan   untuk   pengelolaan   sumber   daya   alam   dan
                       pengembangan sumberdaya manusia di Berau. 
                      Arena Pembelajaran: mendokumentasikan dan membagi pengalaman
                       PKHB serta menyebarluaskan informasi dan hasilnya secara luas
                       ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan di dunia. 
               LUAS AREAL DAN STATUS KAWASAN/AREAL
               Mencakup luas seluruh kabupaten seluas 2,2 juta ha.
               RUANG LINGKUP KEGIATAN :
               1. REL/RL 
                   Perhitungan teknis REL merupakan langkah kedua dari perhitungan 
                   Carbon Accounting PKHB yang terdiri dari 6 langkah strategis yakni :
                    1) Scoping
                    2) Perhitungan REL
                    3) Addionality
                    4) Buffers & discounts
                    5) MRV (V= Validation)
                    6) MRV (V=verification)
                   Detil kegiatan 
                   Secara teknis terdiri dari 4 kegiatan pokok :
                   1) Perhitungan perubahan area (land cover)
                   2) Perhitungan faktor emisi 
                   3) Penetapan wilayah acuan 
                   4) Rekomendasi Proyeksi BAU 
                   Hasil rekomendasi Proyeksi BAU secara teknis selanjutnya sebagai 
                   referensi utama bagi penanggung Jawab PKHB dan Dewan Pengarah (SC) 
                   untuk direkomendasikan kepada Bupati sebelum resmi disepakati menjadi
                   REL Kabupaten Berau. 
                   Progres pelaksanaan
                   Tahapan perhitungan REL secara teknis untuk level kabupaten dilakukan 
                   secara bekerjasama dengan beberapa lembaga antara lain Winrock, 
                   SEKALA dan ICRAF. 
        Secara teknis perhitungan REL dilakukan sejak tahun 2008 hingga selesai 
        pada bulan Juni 2010 pada tingkat setara TIER 3 bila mengikuti guideline 
        IPCC. 
        Kendala 
        1) Metode perhitungan kandungan karbon di daerah gambut dan 
          mangrove yang akurat belum tersedia sehingga perhitungan stok 
          karbon di daerah tersebut belum lengkap. Luas area gambut dan 
          mangrove sekitar 3-4 % dari luas total kabupaten Berau.
        2) Kapasitas teknis SDM terkait dengan perhitungan carbon accounting 
          masih sangat terbatas. 
        Keterangan Tambahan :
        Beberapa studi telah dilakukan dalam menyiapkan perhitungan REL
        sebagaimana disajikan dalam lampiran. Hasil studi telah disampaikan
        dalam dua serial Workshop yakni di Berau untuk level kabupaten dan di
        Bogor   untuk   level   nasional   pada   bulan   Agustus   2010   dan   bulan
        September 2010. Workshop tersebut menarik perhatian banyak pihak
        karena   perhitungan   REL   dilakukan   pada   skala   Kabupaten   dimana
        kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan perhitungan REL pada skala
        tapak (project based). 
       2. MRV 
        Sistem dan Kelembagaan MRV akan didesain dan dibangun selaras
        dengan pengembangan MRV nasional. Sambil menunggu perkembangan
        pengembangan MRV di level nasional, validasi dari kegiatan MRV akan
        dilakukan dengan dua opsi, opsi pertama adalah dengan membangun
        kelembagaan/unit   kerja   baru   yang   akan   melakukan   MRV,   termasuk
        validasinya. Opsi kedua adalah dengan memanfaatkan unit-unit kerja
        perangkat daerah yang ada. Kegiatan validasi MRV yang telah dilakukan
        kemudian akan diverifikasi MRV oleh lembaga pihak ketiga.
        Sampai dengan saat ini  Carbon Accounting  PKHB telah berada pada
        tahapan kedua yaitu perhitungan REL di tingkat kabupaten. Sementara
        kegiatan   MRV   merupakan   kelanjutan   dari   penetapan   REL   dan
        implementasi penurunan emisi di tingkat Kabupaten Berau.  
       3. Kerangka kelembagaan 
        Detil kegiatan
        1. Pembentukan Pokja
        2. Pembentukan Steering Committee
        3. Struktur kelembagaan PKHB
        4. Renstra PKHB 
         
        Progres pelaksanaan
        1) Pembentukan Pokja 
          Pokja REDD Berau dibentuk melalui SK Bupati No 716 tahun 2009 
          tanggal 24 Desember. Keanggotaan Pokja terdiri dari wakil Pemerintah 
          dari berbagai SKPD yang relevan serta dari perwakilan masyarakat. 
        2) Dewan Pengarah (Steering Committee)
          Telah dilakukan rapat persiapan pembentukan Dewan Pengarah (DP)
          pada bulan Agustus 2010 dipimpin oleh Bupati Berau. Dewan Pengarah
          disepakati beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Pusat, Propinsi
          dan Daerah. Anggota dari Pusat adalah pejabat setingkat eselon II
          masing-masing dari Kemenhut (2 orang), Bappenas, Kementerian
          Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Direncanakan pada
          bulan Pebruari tahun 2011 DP yang akan didukung oleh sekretariat DP
          telah resmi terbentuk.
        3) Struktur kelembagaan PKHB 
          Draft struktur kelembagaan dan skema pendanaan telah dirumuskan
          berdasarkan hasil pembahasan TNC dan para nara sumber yang
          kompeten. Draft tersebut dibahas dan dicermati oleh Pokja REDD
          Berau pada tanggal 14-16 Desember 2010. Struktur kelembagaan dan
          skema pendanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
          Rencana Strategis PKHB. 
        4) Rencana Strategis PKHB 
          TNC telah menyelesaikan darft Renstra dan ringkasan eksekutif PKHB.
          Selanjutnya   akan   ada   pencermatan   dari   Pokja   REDD   Berau   dan
          pemangku   kepentingan   kunci   di   tingkat   propinsi   dan   nasional.
          Diharapkan pada saat rapat DP bulan Perbuari tahun 2011 dapat
          disahkan oleh Bupati berau selaku Ketua Dewan Pengarah PKHB.
        Kendala 
        1) Belum   tersedianya   regulasi   mengenai   mekanisme   pendanaan
          (misalnya  Trust Fund) akan mempengaruhi bentuk dan struktur
          kelembagaan untuk pendanaan yang berkelanjutan. 
        2) PKHB dirancang sebagai DA pada ‘district/sub-national level’, yang
          berarti   seluruh   areal   di   dalam   wilayah   kabupaten   Berau   akan
          diperhitungkan. Di sisi lain, regulasi DA-REDD dalam bentuk SK